BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Era Heru Naik, Kemiskinan Turun

17 Jul 2023, 23:34 WIB

Pj. Gubernur Heru saat menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Satpol PP dan HUT ke-61 Satlinmas di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta era Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengalami kenaikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi, mengungkapkan, ekonomi Jakarta triwulan I-2023 tumbuh 4,95 persen (y-on-y). Dia menerangkan pada periode September 2022-Maret 2023, ekonomi Jakarta tumbuh 3,43 persen, dan pengangguran berkurang 13 ribu orang.

"Dari sisi pengeluaran, tiga komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 7,95 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 4,18 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 1,19 persen," ujar Dwi dalam siaran tertulis, Senin (17/7/2023).

1. Sektor transportasi dan pergudangan naik 17,43 persen

Ilustrasi penumpang bus. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Dwi memaparkan hampir semua lapangan usaha di Jakarta terlihat adanya pertumbuhan positif. Sektor paling tinggi pertumbuhannya adalah transportasi dan pergudangan 17,43 persen, diikuti sektor jasa lainnya 13,16 persen, serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum 8,27 persen.

"Sementara pertumbuhan pada sektor jasa lainnya dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, disebabkan meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata," katanya.

"Banyaknya pengunjung tempat rekreasi dan event hiburan di Jakarta seperti konser musik pada awal 2023, berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel di Jakarta, serta aktivitas makan minum di restoran," imbuhnya.

2. Angka kemiskinan turun 0,09 persen poin

Ilustrasi Kemiskinan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, lanjut Dwi, angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen poin atau turun 0,09 persen poin, dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin.

"Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.

3. Jumlah penduduk miskin berkurang 17 ribu

Ilustrasi razia pengemis. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Dwi menerangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibandingkan September 2022.

Bila dibandingkan Maret 2020 yang merupakan awal Pandemik COVID-19, jumlah penduduk miskin sudah berkurang 3.030 orang.

"Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin," imbuhnya.

4. Pemerintah kucurkan berbagai bantuan

Ilustrasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus (ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI)

Menurut Dwi, berbagai program bantuan pemerintah yang juga dikucurkan sejak pandemik COVID-19, terbukti mampu menjaga kelompok masyarakat rentan miskin tidak jatuh miskin, sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.

Dwi mengakui, dampak COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Dia menilai, peningkatan pendapatan sekalipun kecil telah dapat meningkatkan daya beli masyarakat, dan menurunkan potensi menjadi penduduk miskin.

"Program Bantuan Tunai yang diluncurkan pemerintah pusat mencakup Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ)," jelasnya.