Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
CEK FAKTA: Kuota KPR Subsidi FLPP Naik di Era Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan akad massal dan serah terima kunci program kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidi di Cileungsi, Bogor (Youtube.com/Sekretariat Presiden)
  • Pemerintah meningkatkan kuota FLPP untuk KPR subsidi menjadi 350 ribu unit pada 2026, dikoordinasikan oleh Kementerian PKP dengan dukungan dana APBN melalui Kemenkeu.
  • Program FLPP memberi kemudahan akses bagi MBR, baik pekerja formal maupun informal, dengan bunga tetap lima persen, uang muka rendah mulai satu persen, dan tenor hingga 20 tahun.
  • Data BP Tapera menunjukkan realisasi penyaluran FLPP meningkat signifikan di era pemerintahan Prabowo, mencapai 278.868 unit pada 2025 dan ditargetkan 350.000 unit pada 2026.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyebut kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) meningkat pada 2026. Berdasarkan dokumen Buku Saku 0%, alokasi anggaran tersebut ditingkatkan hingga 350 ribu unit.

Program tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan dukungan likuiditas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bertindak sebagai pengelola dan penyalur dana kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Sejak 2025, alokasi anggaran ditingkatkan hingga 350 ribu unit," demikian dikutip dari Buku Saku 0%.

1. Kemudahan akses bagi pekerja formal dan informal

Rumah subsidi Perumahan Rorinata di Desa Sukamaju, Deli Serdang (IDN Times/Doni Hermawan)

FLPP difasilitasi untuk mempermudah akses KPR bersubsidi bagi MBR, mencakup kelompok masyarakat berpendapatan tetap maupun tidak tetap. Program ini menawarkan keunggulan untuk meringankan masyarakat.

"FLPP dirancang untuk memberikan kemudahan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi MBR, baik yang berpendapatan tetap maupun tidak tetap, dengan bunga tetap, uang muka yang rendah, dan cicilan yang ringan," bunyi keterangan di Buku Saku 0%.

2. Suku bunga 5 persen dan tenor 20 tahun

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS). (Dok. BRI)

Melalui skema ini, masyarakat mendapatkan fasilitas uang muka mulai dari satu persen dari harga limit. Selain itu, pemerintah menetapkan suku bunga tetap sebesar 5 persen hingga masa pelunasan dengan jangka waktu kredit atau tenor mencapai 20 tahun.

"Skema pembiayaan dimaksud memberikan kemudahan berupa cicilan yang terjangkau bagi MBR penerima manfaat," tulis Buku Saku 0%.

3. Perbandingan realisasi tahunan berdasarkan data BP Tapera

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). (Dok. BRI)

Berdasarkan data historis BP Tapera, realisasi program FLPP mengalami fluktuasi sejak pertama kali diluncurkan. Capaian pada era pemerintahan Presiden Prabowo di 2025 tercatat melampaui angka tahun-tahun sebelumnya.

Berikut data realisasi penyaluran FLPP:

  • Tahun 2010: 7.959 unit

  • ​Tahun 2011: 109.592

  • ​Tahun 2012: 64.785

  • ​Tahun 2013: 102.711

  • ​Tahun 2014: 76.057

  • ​Tahun 2015: 76.488

  • ​Tahun 2016: 58.469

  • ​Tahun 2017: 23.763

  • ​Tahun 2018: 57.939

  • ​Tahun 2019: 77.835

  • ​Tahun 2020: 109.253

  • ​Tahun 2021: 178.728

  • ​Tahun 2022: 226.000

  • ​Tahun 2023: 229.000

  • ​Tahun 2024: 200.300

  • ​Tahun 2025: 278.868

  • Tahun 2026: 350.000

Dengan data di atas, maka benar kuota FLPP untuk KPR subsidi meningkat di era Presiden Prabowo Subianto dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Editorial Team