Cerita Gubernur BI Telat Datang Rapat Sebelum Jokowi Marah-marah

01 Jul 2020, 15:17 WIB

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (Tangkapan Layar Bank Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menggelar sidang kabinet pada 18 Juni 2020. Video rapat tersebut kemudian dirilis pihak Istana 10 hari kemudian pada 28 Juni 2020.

Sumber IDN Times menyebut sidang kabinet agak molor dimulai lantaran menunggu kedatangan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang terlambat hadir.

Dalam video yang diunggah pihak Istana juga terlihat Perry yang mengenakan batik berwarna coklat dan masker nampak jalan terburu-buru, sementara para anggota kabinet kerja telah hadir lebih awal.

Usai Perry duduk, tak lama kemudian Presiden Jokowi berdiri dan membuka sidang kabinet.

"Bapak ibu sekalian yang saya hormati. Suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada, adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 267 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," kata Jokowi.

1. Belum diketahui penyebab pasti Perry Warjiyo terlambat datang ke sidang kabinet

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. IDN Times/Hana Adi Perdana

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi terkait penyebab terlambatnya Perry. IDN Times telah meminta konfirmasi kepada Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, namun tak mendapat respons.

Berdasarkan penelusuran, pada tanggal tersebut Bank Indonesia menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang dimulai sejak 17-18 Juni. Jadwal tersebut telah teragendakan sejak awal tahun hingga Desember 2020.

RDG ini rutin dilakukan bank sentral setiap bulan untuk melihat perkembangan ekonomi global dan domestik serta menentukan kebijakan moneter, salah satunya berupa suku bunga acuan BI.

Payung hukum dari pelaksanaan RDG Bank Indonesia diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dilaksanakan RDG untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.

"Iya ada RDG (bulanan) tanggal 17-18 Juni," sebut sumber IDN Times.

2. Moeldoko anggap masalah teknis

Dok. Kantor Staf Presiden

Sementara, Kepala Staf Kepresiden Moeldoko saat dikonfirmasi enggan menjawab perihal keterlambatan Perry di dalam sidang kabinet. Menurutnya, itu hanya permasalahan teknis saja.

"Itu tidak terlalu substantif sih. Itu hanya teknis saja," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Rabu 29 Juni 2020.

Adapun Deputi Bidang Protokol, Media, dan Pers Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, tidak menjawab saat dikonfirmasi terkait keterlambatan Perry yang menyebabkan sidang kabinet paripurna menjadi molor. IDN Times mencoba menghubungi lewat sambungan telpon dan pesan singkat, hingga berita ini diturunkan belum dijawab.

Tak hanya Bey, IDN Times juga sudah mengonfirmasi kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengenai keterlambatan Perry, namun ia juga belum menjawab.

2. Jokowi jengkel pada kinerja menterinya dan mengancam akan mereshuffle

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Dalam sidang kabinet itu, Presiden Jokowi sempat merasa jengkel terhadap kinerja para menterinya dalam menangani virus corona atau COVID-19. Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi mengungkapkan bahwa kinerja para menterinya tidak ada progres signifikan dan ia pun mengancam untuk melakukan reshuffle kabinet.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucapnya.

Jokowi menilai nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung oleh Mantan Wali Kota Solo ini soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.

"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," tuturnya.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyoroti penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Jokowi, proses penyaluran bansos tersebut sudah 'lumayan', tapi dia meminta harusnya kinerja menterinya lebih dari itu.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extra ordinary. Harusnya 100 persen," ungkap Jokowi.

Tak hanya itu, bidang ekonomi juga disinggung oleh Jokowi. Pria kelahiran Solo ini meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan. Khususnya, stimulus yang menyasar pelaku UMKM.

"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," kata Jokowi.

3. Jokowi ingin kabinetnya serta kepala instansi/lembaga sadar Indonesia sedang krisis

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan, selama tiga bulan terakhir ini Indonesia berada dalam krisis akibat pandemik COVID-19. Ia ingin para menterinya menyadari krisis ini.

"Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 267 juta penduduk Indonesia," ujar Jokowi. "Ini tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama." tambahnya.