Dampak Tarif Impor AS, Apindo Serukan Deregulasi Lintas Sektor
- Langkah deregulasi perlu disertai dengan penguatan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing nasional.
- Pemerintah akan melanjutkan agenda deregulasi sebagai bagian dari reformasi struktural di dalam negeri.
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai gejolak situasi ekonomi global dan penetapan tarif impor 32 persen terhadap berbagai produk Indonesia dapat dijadikan peluang strategis atau (window of opportunity) untuk mempercepat agenda reformasi struktural melalui pendekatan deregulasi yang konsisten lintas sektor.
"Ini adalah kerja bersama yang perlu dijalankan dalam semangat Indonesia Incorporated, yang menyatukan peran pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani kepada IDN Times, Rabu (9/8/2025).
1. Deregulasi harus diiringi dengan penguatan diplomasi
Langkah deregulasi yang sistematis, perlu diiringi dengan penguatan diplomasi ekonomi guna membuka akses pasar internasional dan meningkatkan daya saing nasional. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan domestik yang pro-bisnis dan strategi luar negeri yang terukur untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global.
"Dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, kami optimis bahwa Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan," ujarnya.
2. Pemerintah lanjutkan deregulasi
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu menjelaskan, pemerintah akan melanjutkan agenda deregulasi yang selama ini telah berjalan. Hal itu sebagai bagian dari reformasi struktural di dalam negeri.
Dia menambahkan, pemerintah menyambut baik dorongan untuk mengurangi hambatan nontarif, karena hal itu sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional.
“Kami melihat adanya ruang untuk deregulasi, yang memang juga merupakan kebutuhan domestik Indonesia,” ujar Febrio.
3. Penyederhanaan regulasi di sektor pupuk telah membuahkan hasil
Dia menjelaskan, pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah deregulasi yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Salah satu contohnya, penyederhanaan regulasi di sektor subsidi pupuk. Langkah tersebut berhasil memangkas birokrasi dan meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi.
“Sebagai hasilnya, produksi padi pada paruh pertama 2025 meningkat lebih dari 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata dia.
Febrio menambahkan, keberhasilan deregulasi di sektor pupuk menjadi model bagi penerapan reformasi serupa di sektor-sektor lainnya.
“Deregulasi seperti ini memang terlihat sederhana, tetapi pada praktiknya melibatkan koordinasi banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Inilah yang menjadi contoh bagi kami untuk melanjutkan reformasi struktural di berbagai sektor lainnya,” kata dia.
