Dana Pensiun BUMN Bermasalah karena Tidak Dikelola dengan Model Ini

21 Feb 2023, 14:37 WIB

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta, IDN Times - Dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sebanyak 65 persen pengelolaan dana pensiun BUMN diakui Menteri BUMN, Erick Thohir butuh perhatian khusus.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menilai sengkarut pengelolaan dana pensiun BUMN karena tidak menggunakan model fully funded system.

"Kondisi yang ideal pengelolaan dana pensiun korporasi atau BUMN itu mestinya pake model fully funded system. Dengan skema fully funded, artinya baik peserta/pegawai maupun pemberi kerja keduanya ikut kontribusi iuran. Jadi dana yang terbentuk disebut fully funded," kata Toto kepada IDN Times, Selasa (21/2/2023).

1. Pengelolaan dana pensiun BUMN saat ini

Ilustrasi penurunan kinerja bisnis. (IDN Times/Aditya Pratama)

Toto menilai, sebagian besar dana pensiun BUMN belum dikelola dengan sistem atau model tersebut.

Hal itu karena sebagian revenue atau pemasukan yang diharapkan datang dari hasil investasi dengan return tidak sesuai harapan.

"Itu terjadi karena penempatan portofolio yang keliru atau sebab lain yang sifatnya uncontrollable. Bisa juga penyebabnya karena salah satu pihak, misal employer terlambat setor iuran sehingga jadi utang iuran yang bengkak," ujar Toto.

2. Dukung keterlibatan KPK

Gedung KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Toto menambahkan, penyertaan portofolio investasi yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian dan governance memadai patut diinvestigasi.

Hal itu yang kemudian jadi perhatian Kementerian BUMN dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sambut baik kalau KPK ikut terjun di investigasi ini," kata Toto.

3. Dana pensiun BUMN perlu diawasi

ilustrasi dana pensiun (freepik.com/rawpixel.com)

Kolaborasi dengan KPK merupakan bentuk pengawasan Menteri BUMN, Erick Thohir terhadap dana pensiun di BUMN. Hal itu lantaran 65 persen dana pensiun di BUMN mengalami masalah dan butuh perhatian khusus.

Pengawasan diperlukan agar kasus yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Data saya 35 persen sehat, 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih. Jangan (jadi) Asabri, Jiwasraya," kata Erick.