Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Sumatra Mulai Cair Besok
- Dana Tunggu Hunian (DTH) dicairkan kepada warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
- Tahap pertama ada 16.264 KK penerima DTH dengan rekening telah dibuka di bank Himbara, pencairan tidak memerlukan KTP, dan disalurkan dengan sistem jemput bola.
- Bantuan sebesar Rp600 ribu per KK per bulan akan disalurkan langsung ke kecamatan dan desa oleh bank-bank Himbara yang ditunjuk.
Jakarta, IDN Times - Dana Tunggu Hunian (DTH) akan mulai dicairkan kepada warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Dana tersebut diberikan kepada warga yang memilih tinggal di rumah keluarga atau menyewa tempat tinggal sementara, dengan skema penyaluran langsung ke daerah mulai Selasa (30/12/2025) hingga Jumat (2/1/2026).
"Mulai besok hingga Jumat, itu pihak bank bersama pemerintah kecamatan, desa, ini mulai akan turun supaya saudara-saudara kita yang memilih untuk tinggal di tempat keluarga atau ngontrak dan seterusnya, ini sudah bisa mendapatkan hak-haknya," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Senin (29/12).
1. Tahap pertama ada 16.264 KK
Abdul Muhari menjelaskan, saat ini seluruh rekening untuk 16.264 kepala keluarga (KK) penerima Dana Tunggu Hunian tahap pertama telah dibuka di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dia menyebut, data tersebut merupakan tahap awal penyaluran bantuan. Pemerintah daerah masih terus melakukan pendataan lanjutan untuk calon penerima tahap berikutnya.
"Ini baru data tahap pertama. Pemerintah daerah terus mendata nantinya akan ada penerima tahap kedua yang kita kompilasi lagi, sehingga kita tidak menunggu semuanya terdata dulu, yang sudah terdata kita salurkan," ujar dia.
2. Pencairan bantuan tidak memerlukan KTP
Abdul Muhari mengatakan, selain pendataan calon penghuni hunian sementara, terdapat warga di setiap kabupaten dan kota yang memilih tidak menempati hunian sementara dan menerima Dana Tunggu Hunian. Dia menjelaskan, calon penerima bantuan tersebut diusulkan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan (SK) kepala daerah yang tercatat secara by name by address (BNBA).
Data tersebut disampaikan oleh bupati dan wali kota dalam bentuk daftar BNBA, lalu diverifikasi dan divalidasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sehingga nantinya pada praktik nantinya ketika disampaikan, masyarakat ini tidak perlu lagi bawa KTP, KK, dan seterusnya. Karena kita tahu kondisinya mungkin berbeda-beda. Data ini sudah kita validasi," tuturnya.
3. Bantuan disalurkan dengan sistem jemput bola
Abdul Muhari menuturkan, Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu per KK per bulan akan disalurkan dengan mekanisme jemput bola. Melalui skema itu, masyarakat tidak perlu mengantre di bank untuk mencairkan bantuan.
Bank-bank Himbara yang ditunjuk akan turun langsung ke kecamatan dan desa. Di Sumatra Barat, penyaluran dilakukan oleh BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Di Sumatra Utara oleh Bank Mandiri dan BNI, sementara di Aceh oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dalam pelaksanaannya, pihak bank akan didampingi aparat administrasi paling bawah, mulai dari RT, RW, lurah, hingga pemerintah desa, guna mempercepat proses penyaluran.
"Pencairan Rp600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antre di bank," katanya.
