Deadline Indonesia Jadi Negara Maju Tinggal 10 Tahun Lagi

13 Okt 2024, 23:50 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Menkop UKM, Teten Masduki (dok. Humas Kemenkop dan UKM)

Intinya sih...

Indonesia punya waktu 10 tahun lagi untuk jadi negara maju, setelah menjadi negara berkembang selama 30 tahun.
Pemerintah harus meningkatkan pendapatan per kapita dan menyediakan lapangan kerja berkualitas untuk UMKM agar Indonesia bisa maju.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM), Teten Masduki mengatakan, Indonesia hanya punya waktu 10 tahun lagi untuk bisa jadi negara maju. Hal tersebut disampaikan Teten ketika menghadiri Kompas 100 CEO Forum pada Jumat (11/10/2024).

Teten mengungkapkan, Indonesia sudah menjadi negara berkembang selama 30 tahun dan dalam masa itu pula Indonesia ada dalam middle income trap alias jebakan negara pendapatan kelas menengah-rendah.

Di sisi lain, China membutuhkan waktu 40 tahun untuk mencapai posisinya saat ini menjadi negara maju dan kaya.

"Jadi kita tinggal punya 10 tahun lagi kalau kita ambil benchmark China. Nah, 10 tahun ini kalau menurut saya, tidak punya perencanaan yang baik dan eksekusi yang baik, kita gagal," ujar Teten, dikutip Minggu (13/10/2024).

1. Indonesia berpotensi gagal jadi negara maju

ilustrasi pembukaan lapangan kerja baru (freepik.com/senivpetro)

Teten juga mengemukakan salah hal yang bisa menjadi penyebab kegagalan Indonesia menjadi negara maju. Hal itu pun bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Teten, pemerintah ke depannya punya tugas menaikkan pendapatan per kapita jika ingin Indonesia menjadi negara maju.

"Hari ini 97 persen orang Indonesia bekerja di UMKM dan 96 persennya itu adalah mikro. Nah mikro ini sektor informal, tidak produktif di bawah UMR. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, saya yakin kita gagal menjadi negara maju," tutur Teten.

2. Belajar dari China meningkatkan daya saing UMKM

potret Shanghai, China (pexels.com/Wolfram K)

Dalam rangka menyediakan lapangan kerja dari UMKM, pemerintah dipandang Teten perlu meniru apa yang dilakukan oleh China. Teten menjelaskan, China mampu meningkatkan daya saing UMKM lewat teknologi yang bukan hanya digitalisasi.

"China bisa membangunkan pabrik-pabrik skala kecil. Mereka bagi dalam 200 klaster dan negara keluar untuk membangunkan, untuk meningkatkan tadi bagaimana mengubah UMKM yang informal menjadi unggul menyediakan lapangan kerja yang berkualitas," kata Teten.

3. UMKM mesti dilibatkan dalam kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Teten menegaskan, UMKM mesti dilibatkan lebih dalam sebagai kontributor bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Hal tersebut berkaca dari kondisi perekonomian global yang menunjukkan bahwa UMKM telah masuk dalam struktur ekonomi kebanyakan negara di dunia. Teten menjelaskan, itu terjadi sejak deindustrialisasi yang terjadi sejak 2008 dan menggerus kontribusi industri kepada pertumbuhan ekonomi hanya 18 persen.

Menurut Teten, 96,6 persen ekonomi negara-negara anggota Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) ditopang oleh UMKM. Sementara itu, Indonesia lebih besar lagi yakni 99,9 persen.

"Nah, karena itu kalau dalam konteks kita mau menjadi negara maju, maka kita gak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai buffer ekonomi, hanya sebagai ekonomi subsisten, tapi harus menjadi bagian desain kita, bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri," tutur Teten.