Dear Pak Jokowi, Omnibus Law Tidak Bisa Langsung Tancap Gas di 2021

Aviliani menilai omnibus law tidak hanya sekadar mendatangkan investasi baru dan melupakan investasi yang telah ada sebelumnya. Untuk itu, menurutnya perlu ada perbaikan investasi yang sudah ada sambil menyosialisasikan aturan ini.

"Jadi mungkin 2022-lah menurut saya baru kita bicara tentang omnibus law, termasuk di dalamnya adalah reformasi atau reformat industri di Indonesia," ujarnya.

Permasalahan investasi juga bukan hanya sekadar mendatangkan investor semata. Namun perlu juga dilihat apa yang dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia dan tidak mematikan industri dalam negeri.

"Ini kan targetnya adalah satu, mendatangkan investasi, yang kedua adalah mempermudah investasi itu maka berbagai aturan disederhanakan, tetapi karena mungkin sosialisasinya belum baik, maka banyak penolakan, dari kaum buruh terutama karena dianggap nanti lebih membela pengusaha dibandingkan buruh," kata Aviliani.

Dalam pidato Nota Keuangan, Jokowi menargetkan sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun. Target ini dibagi dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp293,5 triliun.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak ini, dia mengatakan pemerintah melakukan upaya perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan.

"Selain itu, penerapan omnibus law perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, serta memacu transformasi ekonomi," ucap Jokowi.