Dear Pemerintah, Ada Saran Nih dari Pengusaha untuk Pemulihan Ekonomi

12 Sep 2020, 16:57 WIB

Erwin Aksa. IDN Times/Reynaldy Wiranata

Jakarta, IDN Times - Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pemerintah pun perlu waspada agar dampaknya tidak semaki besar. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Erwin Aksa, mengatakan pemerintah harus bisa mengontrol penyebaran virus corona di dalam negeri. Bila faktor tersebut sulit dilakukan, maka pemulihan ekonomi juga tidak akan bisa terjadi.

"Saya kira paling penting adalah contact tracing. Saya tidak pernah melihat ada contact tracing yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Ini penting untuk mendapatkan orang yang mendapatkan virus corona di tubuhnya. Kemudian kita isolasi, kemudian kita pastikan dia negatif kemudian dikeluarkan kembali. Nah ini tidak terjadi. Bagaimana kita mau buka ekonominya, aktivitas sosial, kalau ini tidak dilakukan," kata Erwin dalam diskusi virtual yang digelar Populi Center dan Smart FM, Sabtu (12/9/2020).

1. Pemerintah pusat dan daerah minim edukasi tentang COVID-19 ke masyarakat

Razia protokol kesehatan di Balikpapan (IDN Times/Hilmansyah)

Erwin menilai pemerintah juga minim sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait COVID-19 kepada masyarakat. Hal ini berimbas pada masih banyaknya warga yang mengabaikan pentingnya menjalankan protokol kesehatan.

"Sehingga masyarakat masih cuek tidak pakai masker, tidak ada social distancing dan sebagainya," ucap dia.

2. Kapasitas tes COVID-19 juga masih rendah

Ilustrasi tes usap atau swab test. (IDN Times/Bagus F)

Di sisi lain, rendahnya kapasitas tes COVID-19 di dalam negeri membuat pelacakan terhadap masyarakat yang positif menjadi lambat. Saat ini, kata Erwin, jumlah pengetesan Indonesia masih kalah jauh dibanding negara lain.

"Kita mungkin hanya bisa ngetes 35 ribu orang dengan jumlah penduduk 260 juta orang. Saya kasih contoh New York City bisa testing 65 ribu untuk penduduk 19 juta," ungkap dia.