DEN: Stimulus Fiskal Langkah Efektif Jaga Perekonomian
- Menurut Dewan Ekonomi Nasional, stimulus fiskal perlu diarahkan kepada kelas menengah karena memiliki peran vital dalam perekonomian nasional.
- Stimulus harus disalurkan secara cepat dan tepat, tidak hanya menyasar kelompok rentan tetapi juga mencakup kelas menengah yang kontribusinya besar terhadap konsumsi domestik.
Jakarta, IDN Times - Dewan Ekonomi Nasional menilai pemerintah perlu menggelontorkan stimulus fiskal pada semester II-2025 sebagai langkah efektif untuk meredam dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan berbagai kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah, termasuk mempercepat akselerasi belanja negara guna mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.
“Yang paling cepat bisa dirasakan oleh perekonomian adalah stimulus fiskal,” ujar Mari dalam usai acara IDN Times Leadership Forum di IDN HQ, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
1. Pemerintah perlu berikan stimulus untuk kelas menengah

Menurutnya, stimulus fiskal perlu untuk diarahkan kepada kelas menengah. Kelompok ini memiliki peran vital dalam menopang perekonomian nasional.
"“Iya, bukan hanya kelompok rentan, tapi juga kelas menengah harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Selain menjadi konsumen utama, mereka juga memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara melalui pajak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah, yang jumlahnya mencapai 66,35 persen dari total penduduk Indonesia pada 2024, menjadi penggerak utama pengeluaran rumah tangga nasional dengan kontribusi sebesar 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.
2. Pemerintah perlu jaga kepercayaan dunia usaha

Selain konsumsi, investasi juga perlu dipercepat akselerasinya. Namun, ia mengakui dalam situasi ketidakpastian global, pelaku usaha cenderung menunda ekspansi.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dinilai perlu menunjukkan komitmen nyata untuk menciptakan kepastian berusaha dan menurunkan biaya berbisnis.
"Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat penting, baik melalui penjelasan yang disampaikan, regulasi yang diterbitkan, maupun aksi nyata dalam memfasilitasi dunia usaha dan membangun kepercayaan pelaku bisnis," ujarnya.
3. Kecepatan dan ketepatan stimulus jadi kunci utama

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menekankan keberhasilannya sangat bergantung pada kecepatan dan koordinasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah perlu memastikan stimulus tidak hanya menyasar kelompok rentan, tetapi juga menjangkau kelas menengah.
"Kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik sangat besar, namun kerap luput dari perhatian kebijakan," ujarnya.
Terlebih lagi, data menunjukkan jumlah kelas menengah menurun sebanyak 9,5 juta orang selama periode 2019–2024.