Diancam Israel, Relawan Bongkar Struktur Pertanian di Palestina

Pemilik lahan pertanian, Fayez Awad al-Tanib mengatakan kepada Anadolu bahwa otoritas Israel mengeluarkan perintah pembongkaran struktur pertanian kepada keluarganya pada 16 September. Pihak otoritas memberi batas waktu kepada keluarga Al-Tanib untuk membongkar sendiri bangunan tersebut.

“Keluarga diberitahu bahwa jika gagal mematuhinya, tentara Israel akan melakukan pembongkaran menggunakan alat beratnya dan membebankan biayanya kepada keluarga,” kata Al-Tanib.

Perintah tersebut menyusul pemberitahuan sebelumnya pada Agustus 2025 yang menginstruksikan penghentian pengerjaan beberapa struktur pertanian sebelum pemindahannya. Menurut keterangan Al-Tanib, otoritas Israel mendasarkan tindakan itu pada alasan keamanan terkait jarak pertanian yang dekat dengan tembok pemisah, tudingan bangunan menghalangi pandangan, serta ketiadaan izin pendirian. Pihak keluarga menyatakan bahwa struktur yang tercakup dalam perintah tersebut bukan bangunan baru, dengan banyak di antaranya didirikan antara 1984 dan 1995.

Saat batas waktu kian mendekat, lebih dari 500 sukarelawan menghabiskan waktu tiga hari untuk membongkar rumah kaca, struktur pertanian, kolam ikan, sarang lebah, dan peralatan budidaya pohon guna menyelamatkan isi pertanian sebelum mesin peroboh tiba.

“Pekerjaan berlanjut hingga malam hari, sementara keluarga mengosongkan kolam ikan dan memindahkan peralatan serta struktur apa pun yang bisa dibongkar,” kata Al-Tanib.

Ketika sebagian besar struktur telah dibongkar, Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center memberi tahu keluarga bahwa mereka telah memperoleh perintah pengadilan sementara yang menangguhkan pembongkaran.

Dilansir Anadolu Agency, Pengadilan Distrik Yerusalem mengeluarkan perintah sementara tersebut menyusul petisi mendesak yang diajukan pengacara pusat bantuan hukum dan menjadwalkan persidangan pada 17 Desember. Penetapan pengadilan itu tidak membatalkan keputusan pembongkaran secara permanen, melainkan menangguhkan pelaksanaannya untuk sementara waktu hingga pengadilan memeriksa petisi.

“Kami membongkar semuanya karena takut akan pembongkaran, dan kemudian kami menerima keputusan yang membekukannya,” ujar Al-Tanib.

Al-Tanib mulai mengelola tanah tersebut pada 1984 setelah kematian ayahnya, lalu mengembangkannya bersama keluarga menjadi lahan pertanian yang menerapkan metode agrikultur organik serta mengurangi pupuk dan bahan kimia. Pertanian Hakoortna mencakup area sekitar 32 dunam atau 32 ribu meter persegi, dengan sekitar 10 dunam ditanami pohon jeruk dan 10 dunam lainnya ditanami aneka pohon buah. Fasilitas di kebun ini juga mencakup rumah pertanian dua lantai dengan masing-masing lantai seluas 120 meter persegi, di samping rumah kaca, kolam ikan, dan sarang lebah.

Selama beberapa dekade, Hakoortna berkembang melampaui produksi pertanian hingga menjadi tempat pelatihan dan pendidikan pertanian. Menurut Al-Tanib, puluhan ribu anak telah mengunjungi pertanian ini, bersama mahasiswa jurusan agrikultur yang terkadang menjalani pelatihan di lokasi hingga empat bulan dalam setahun. Terletak di antara tembok pemisah dan kawasan fasilitas industri Israel, Al-Tanib menyatakan langkah berulang terhadap kebun mengancam keberadaan keluarganya di lahan tersebut.

“Mereka ingin mencabut kami dari pertanian dan menyingkirkan kami darinya demi membuka jalan bagi pabrik-pabrik kimia,” tutur Al-Tanib.

Keluarga Al-Tanib menyatakan kondisi pertanian berubah secara signifikan setelah Israel mulai membangun tembok pemisah pada 2002, yang menyebabkan mereka kehilangan sebagian lahan dan menghadapi pembatasan akses kerja pertanian. Kantor Urusan Koordinasi Kemanusiaan PBB (OCHA) mendokumentasikan bahwa pembatasan melalui sistem perizinan dan pintu gerbang mengganggu kegiatan vital seperti membajak, memangkas ranting, memupuk, dan memanen di Tulkarem.

Terkait hal tersebut, Mahkamah Internasional dalam pendapat penasihat pada 2004 telah menyatakan pembangunan tembok di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum internasional, sementara pihak Israel berdalih tembok dibangun demi mencegah serangan.

Di luar kasus Hakoortna, data OCHA mencatat otoritas Israel telah membongkar atau memaksa warga Palestina membongkar 1.164 struktur karena tidak memiliki izin sejak awal 2026, yang menggusur lebih dari 1.500 warga Palestina. Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok Palestina juga mencatat bahwa otoritas Israel melancarkan 71 operasi pembongkaran sepanjang Agustus yang merusak 155 struktur warga Palestina, termasuk 61 fasilitas pertanian dan 33 sumber mata pencaharian, serta menerbitkan 44 pemberitahuan pembongkaran. OCHA menambahkan bahwa rata-rata bulanan bangunan yang dibongkar di Area C dan Yerusalem Timur sejak 2024 setidaknya dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan selama 15 tahun sebelumnya.