9,87 juta Wajib Pajak telah aktifkan akun Coretax
Rincian wajib pajak yang telah aktifkan akun coretax termasuk 801.117 WP badan, 88.072 instansi pemerintah, dan 8.982.299 WP orang pribadi.
DJP mulai aktivasi sistem coretax mulai 1 Januari 2026 untuk mendorong partisipasi Wajib Pajak.
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan hampir 9,87 juta Wajib Pajak (WP) telah mengaktifkan akun Coretax hingga 29 Desember 2025 pukul 15.58 WIB.
Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang Mudah, Andal, terintegrasi, Akurat dan Pasti (MANTAP) kepada wajib pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menjelaskan Wajib Pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax terdiri dari 801.117 WP badan, 88.072 instansi pemerintah, dan 8.982.299 WP orang pribadi. Selain itu, terdapat 221 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Dia juga menjelaskan instansi pemerintah dan pelaku PMSE tidak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
"Hingga saat ini, sekitar 9.871.709 WP telah mengaktifkan akun. Target kami sekitar 14 juta," ujar Rosmauli di Kementerian Keuangan, Senin (29/12/2025).
Meski target aktivasi akun tidak berhenti di akhir tahun, DJP terus mendorong peningkatan jumlah aktivasi hingga periode pelaporan SPT Tahunan.
Mulai 1 Januari 2026, DJP akan mengimplementasikan sistem Coretax untuk pelaporan SPT, yang dianggap sebagai momentum penting untuk mendorong partisipasi Wajib Pajak (WP).
Rosmauli menjelaskan percepatan aktivasi akun Coretax juga melibatkan pemberi kerja, yang diminta untuk mendorong pegawai mereka agar segera mengaktifkan akun.
Dukungan kebijakan untuk ini datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), yang telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Nomor 7 Tahun 2025. Surat edaran tersebut mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN), calon pegawai negeri sipil (CPNS), TNI, dan Polri untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax.
Proses aktivasi melibatkan permintaan dan validasi kode otorisasi atau sertifikat elektronik, dengan batas waktu hingga 31 Desember 2025. DJP berharap, dengan peningkatan aktivasi ini, basis data perpajakan dapat diperkuat, sekaligus mempermudah akses layanan digital, terutama menjelang pelaporan SPT Tahunan 2025.