Dorong Inklusi Keuangan, Investree Gunakan Tanda Tangan Digital

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, menyambut baik kerja sama ini. Dalam memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna Investree, Investree tak hanya memprioritaskan kolaborasi dengan rekanan yang terpercaya, tapi juga memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Investree.

Menurut Adrian, PrivyID saat ini merupakan satu-satunya Penyelenggara Sertifikat Elektronik Tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Investree dan PrivyID memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna Investree yang mencakup proses registrasi dan verifikasi.

"Maka dari itu, kami ingin meningkatkan user experience menjadi lebih baik. Kerja sama dengan PrivyID ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bisnis Investree, terutama dalam meningkatkan jumlah Borrower dan Lender serta mempercepat prosedur pencairan pinjaman," kata Adrian.

Adrian melanjutkan, kini pengguna Investree bisa menandatangani perjanjian pinjaman dengan akun PrivyID yang mereka miliki. Selain lebih optimal, proses pengenalan nasabah yang dilaksanakan Investree terhadap Borrower maupun Lender serta proses verifikasi identitas kependudukan yang dilakukan oleh PrivyID juga akan memastikan keamanan transaksi pinjam meminjam. Sebab, PrivyID telah mendapatkan Sertifikat Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2013).

PrivyID saat ini tercatat sebagai satu-satunya penyelenggara Inovasi Keuangan Digital klaster e-KYC (Electronic Know Your Customer) di OJK. Semenjak didirikan pada tahun 2016, layanan tanda tangan digital PrivyID juga telah dipercaya oleh lebih dari 4,2 juta pengguna individu dan 205 perusahaan. Beberapa perusahaan finansial yang telah bekerja sama dengan PrivyID antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank CIMB Niaga, BCA Finance, dan Adira Finance.

"Akses pembiayaan serta berinvestasi yang didukung dengan teknologi ini berhasil mempermudah dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan jasa keuangan," ungkap Adrian.

Kondisi itu tercermin dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan akses terhadap layanan dan jasa keuangan kini sudah mencapai 68 persen populasi masyarakat. Dalam mendorong inklusi keuangan, OJK mewajibkan penggunaan tanda tangan digital yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan di Indonesia melalui Pasal 41 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tanda tangan digital ini wajib digunakan dalam pengesahan perjanjian antara penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan sebanyak 64,8 persen atau 171 juta penduduk Indonesia sudah terhubung ke internet di tahun 2018. Tingginya tingkat adopsi teknologi dinilai mampu mendorong tumbuhnya inklusi keuangan serta ekonomi digital Indonesia.

Namun, survei yang dipublikasikan firma konsultasi McKinsey and Company pada awal 2019 menyampaikan jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan layanan finansial yang terdigitalisasi baru mencapai 5 persen dari populasi.

Inklusi keuangan kini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah menargetkan inklusi keuangan dapat mencapai 75 persen populasi pada akhir tahun 2019 ini.