DPR Anggap Harga Tiket Pesawat Mahal, Begini Respons Menhub

Budi Karya menambahkan, pihaknya masih menampung aspirasi dari kelompok-kelompok yang mengeluhkan soal TBA tersebut.

"Tentu titik temu ini harus diikuti policy-policy lain jadi kami menampung aspirasi anggota DPR yang merasa terlalu mahal dan aspirasi dari operator. Mudah-mudahan kita temukan jalan terbaik," ucap Budi Karya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat saat ini. Robert pun meminta Budi Karya mengambil kebijakan untuk mengoptimalisasi harga tiket yang dirasa kemahalan.

"Kami yang paling terasa kalau ada kenaikan tiket karena selisih kami itu sangat memengaruhi karena dasarnya saja kami sudah tinggi, Pak Menteri. Kemarin saya pulang itu tiketnya itu kalau saya naik Garuda itu bisa 16 sampai 18 juta sekali jalan saya pulang," ucap Robert.

Robert yang merupakan anggota DPR Fraksi Nasdem dengan daerah pemilihan Papua berharap agar Budi Karya bisa mengurangi selisih harga tiket tersebut, terutama antara maskapai Garuda Indonesia dengan maskapai swasta lainnya.

Robert merasa harga tiket Garuda Indonesia terlampau mahal. Sementara ia dan anggota DPR lainnya dari Komisi V ingin naik maskapai pelat merah tersebut.

"Kita harap kita melalui pesawat kebanggaan kita, BUMN kita, tapi kita lihat selisihnya terlalu jauh dengan perusahaan swasta yang ada. Jadi itu yang membuat kami agak kecewa juga kita ingin naik Garuda juga gak bisa. Mohon perhatian Pak Menteri sekali lagi," tutur dia.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau INACA meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meniadakan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatamadja, mengatakan usulan itu bukan tanpa sebab, mengingat saat ini dunia aviasi atau penerbangan tengah bergejolak.

"Kalau bisa, tarif batas atas ini ditiadakan sehingga menyerahkan kepada mekanisme pasar," kata Denon.

Denon menyatakan maskapai bakal lebih fleksibel dalam menyesuaikan harga tiket pesawat jika TBA dihapuskan.

Dengan fleksibilitas tersebut, maskapai diharapkan mampu menekan kerugian, terlebih dunia aviasi masih belum sepenuhnya bangkit pascapandemik COVID-19.

"Saya pikir, wajar kalau memang kami minta dibuka tarif batas atas,
sehingga ada fleksibilitas maskapai untuk bisa mengurangi kerugian. Jadi bukan menarik keuntungan lebih banyak," ujar Denon.