DPR Cecar Bos Pertamina, Singgung Korupsi hingga Oknum Petral

11 Mar 2025, 17:19 WIB

Vadhia Lidyana

Ilustrasi gedung DPR di Senayan. (IDN Times/Kevin Handoko)

Intinya sih...

Direktur Utama Pertamina dikecam Anggota Komisi VI DPR karena pemaparan yang tidak puas.
Komisi VI menyayangkan Pertamina tak membahas penanganan kasus korupsi dan pengoplosan BBM.
Anggota DPR menilai kegagalan pemerintah, DPR, dan Pertamina dalam membersihkan masalah korupsi di Pertamina.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mendapat cecaran Anggota Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) hari ini. Anggota DPR merasa tidak puas dengan pemaparan yang disampaikan Pertamina.

Komisi VI menyayangkan pemaparan Pertamina di awal rapat yang sama sekali tak menyinggung penanganan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018 sampai 2023, dan juga dugaan blending alias ‘pengoplosan’ BBM jenis Pertamax dengan Pertalite.

“Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan pagi hari ini. Padahal kami menunggu rapat ini dari berminggu-minggu lalu,” kata Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dari fraksi PDIP, Selasa (11/3/2025).

1. Sebut korupsi Pertamina sebagai kejahatan terstruktur

Anggota Komisi VI DPR RI dari F-PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut Mufti, korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun per tahun merupakan bukti kejahatan terstruktur. Apalagi, kasus ini melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

“Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara pak, tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita,” ujar Mufti.

2. Singgung oknum Petral masih 'berkeliaran' di Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (kanan) berjalan memasuki mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2/2025). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar dari fraksi PAN menilai, pemerintah, DPR RI, Pertamina gagal membersihkan Pertamina. Sebab, menurutnya kasus suap PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada 2014 lalu masih membayangi Pertamina.

“Pada 2015, Petral, DPR sepakat untuk dibubarkan, diganti dengan ISC. Semua sepakat untuk menyelesaikan apa yang terjadi selama ini di Pertamina, betul ya Pak, sepakat kita waktu itu. DPR sangat getol 2015, itu pemerintahan Jokowi. Dan saya yakin apa yang terjadi hari ini, Petral masih juga bergentayangan di tubuh Pertamina,” ujar Nasril.

Kembali ke Mufti, dia mengatakan banyak insan Petral yang masih ada di internal Pertamina. Buktinya, Riva yang menjadi tersangka korupsi saat ini pernah bekerja di Petral, di Singapura, menjadi Bunker Trader selama satu tahun.

“Ternyata Dirut Pertamina (Patra Niaga) saat itu, Dirut itu salah satu orang Petral. Maka tidak heran, maka kemudian namanya Riva bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara, kalau itu betul terjadi begitu, Pak,” ujar Mufti.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dari fraksi PDIP.

“Apakah betul banyak orang Petral masih di dalam? Bapak (Simon) mau beresin apa enggak? Orang-orang Petral ini yang mafia dulu ini mau diberesin enggak? Atau setengah hati Bapak enggak bisa beresin? Buktinya kemarin Petral bubar, orangnya jadi Dirut (Patra Niaga) tuh,” ujar Darmadi.

3. Whistle blowing system Pertamina tak berjalan

Grha Pertamina. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini dari fraksi PKB mempertanyakan kasus korupsi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun itu. Dia mengatakan korupsi yang bisa bergulir lama itu adalah bukti bahwa sistem pengaduan atau whistleblowing system (WBC) di Pertamina tak berjalan.

“Kalau lihat kasus ini kan sudah menahun, artinya sebenarnya berarti whistleblowing system-nya itu tidak berjalan dengan maksimal,” tutur Anggia.