DSI Dinilai Bisa Jadi Senjata Baru Indonesia Dongkrak Devisa

Esther menilai DSI nantinya dapat menjadi entitas besar yang memiliki daya tawar tinggi di pasar internasional. Dengan sistem terpusat, Indonesia dinilai akan lebih kuat dalam menentukan harga maupun volume ekspor komoditas SDA.

Menurut dia, posisi Indonesia sebagai negara kaya SDA selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perdagangan global. Maka dari itu, pembentukan DSI dinilai bisa menjadi instrumen penting untuk memperkuat bargaining power Indonesia.

“DSI nantinya dapat menjadi BUMN yang memiliki daya tawar internasional atau bargaining power, di mana Indonesia punya posisi kuat dalam menentukan harga dan volume ekspor di pasar global,” ujar Esther.

Selain berpotensi meningkatkan devisa, DSI juga dinilai dapat membantu menjaga pasokan komoditas di dalam negeri. Esther mengatakan kehadiran entitas tersebut dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan barang kebutuhan masyarakat.

Ia juga menilai tata kelola perdagangan komoditas akan menjadi lebih akuntabel sehingga praktik penyelundupan maupun manipulasi harga bisa ditekan.

“DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga,” kata Esther.

Meski mendukung pembentukan DSI, Esther mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga transparansi dalam tata kelola perusahaan. Menurut dia, sistem ekspor satu pintu jangan sampai justru mematikan ruang gerak eksportir kecil yang selama ini lebih fleksibel dalam mencari pasar.

“Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil,” ujarnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pembentukan DSI merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas SDA agar lebih transparan dan akuntabel.

“Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita,” kata Rosan.