Efek Perang Timur Tengah, Thailand Pangkas Jam Operasional SPBU

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul menyampaikan, pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk menutup SPBU mulai pukul 22.00 hingga pukul 05.00. Aturan ini dibuat sebagai upaya nyata untuk mengurangi pemakaian bahan bakar secara nasional. Kebijakan ini rencananya akan mulai berlaku pada 20 April 2026, setelah masyarakat selesai melakukan perjalanan libur Songkran.

"Jam penutupan SPBU akan dimulai setelah orang-orang kembali dari perjalanan Songkran dan kembali ke rutinitas normal. Kami ingin memastikan masyarakat bisa mengunjungi kampung halaman dengan nyaman terlebih dahulu," kata PM Anutin, dilansir Bangkok Post.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menggunakan Keputusan Darurat 1973 tentang Pencegahan Kekurangan Bahan Bakar sebagai dasar hukum yang kuat. Meski akan ada pembatasan, PM Anutin menegaskan, pasokan minyak untuk kebutuhan rumah tangga akan tetap menjadi prioritas utama.

"Pemerintah sedang mencari berbagai cara untuk menghemat energi selama konflik Timur Tengah masih berlangsung. Karena itu, kami perlu memperkenalkan aturan yang lebih ketat untuk mengendalikan pemakaian bahan bakar," ujar PM Anutin, dilansir The Straits Times.

Saat ini, sekitar 52 persen kebutuhan energi Thailand masih bergantung pada impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Konflik bersenjata yang terjadi di sana telah merusak berbagai fasilitas produksi utama dan pabrik kimia, sehingga menyebabkan pasokan minyak dunia berkurang.

"Konflik ini sudah meningkat menjadi serangan langsung ke fasilitas produksi dan infrastruktur penting. Sekalipun pertempuran berhenti besok, proses pemulihannya pasti akan memakan waktu yang sangat lama," ujar PM Anutin, dilansir National Thailand.

Meskipun data menunjukkan cadangan minyak Thailand masih cukup untuk 109 hari ke depan, pemerintah tetap waspada terhadap kenaikan biaya tak terduga. Biaya pengiriman dan premi risiko perang dikhawatirkan akan membuat harga barang seperti pupuk dan plastik ikut naik.

"Meskipun cadangan minyak kita saat ini masih cukup tinggi, kita tetap rentan karena harus mengimpor minyak dalam jumlah besar. Kita tidak boleh lengah," tegasnya.

Untuk mengurangi pemakaian energi harian, pemerintah mewajibkan seluruh instansi negara dan Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah secara ketat. Selain itu, kementerian terkait diminta untuk meninjau ulang struktur harga energi agar tidak ada biaya tambahan yang memberatkan rakyat.

"Kita harus menyesuaikan gaya hidup untuk menghadapi situasi ini. Persatuan nasional adalah modal sosial terpenting kita di masa-masa sulit seperti sekarang," kata PM Anutin.

Pemerintah juga menyiapkan bantalan ekonomi berupa bantuan tunai 'Khon La Khrueng Plus' serta pinjaman bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha kecil menengah. Untuk jangka panjang, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hidrogen di lingkungan pemerintahan agar tidak terus bergantung pada minyak.

"Saya juga meminta kerja sama dari seluruh warga dan sektor swasta untuk menghemat energi. Bisa dengan bekerja dari rumah, beralih ke transportasi umum, atau berbagi kendaraan," pesan PM Anutin.