Eks Ketua MK Sebut Tom Lembong Tidak Salahi Prosedur Impor Gula

Terkait tuduhan adanya kerugian negara sebasar Rp400 Milyar akibat import gula itu, Hamdan menilai tuduhan itu mengada-ada.

Menurut Hamdan, penetapan kerugian negara adalah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“Jadi penetapan tersangka itu terlalu tergesa-gesa. Lalu ada apa?” ujar Hamdan.

Hamdan pun mengingatkan Kejagung agar kasus yang melibatkan Thomas Lembong ini tidak mengotori kinerja Kejagung yang tengah dipuji masyarakat. 

“Publik memuji Kejaksaan Agung karena kinerjanya dalam mengungkap kasus-kasus besar. Nah jangan sampai kasus yang tidak jelas ini mengotori kinerja positif yang sudah dibangun,” kata Hamdan.

Saat ini, Thomas Lembong tengah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dan penahanan dirinya sebagai tersangka kasus importasi gula.

Hamdan pun berharap Hakim Tumpanuli Marbun yang mengadili sidang praperadilan Thomas Lembong bisa independen dan imparsial. Menurut Hamdan, kasus ini jadi pertaruhan tegak atau tidaknya hukum di Indonesia.

"Jangan sampai ada intervensi. Saya percaya hakim Tumpanuli professional, independen dan imparsial,” ujar Hamdan.

Sebelumnya, Kejagung sendiri mengatakan bahwa penetapan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sudah sesuai dengan prosedur. Hal ini diungkapkan Kejagung sebagai eksepsi atau sanggahan dari gugatan yang disampaikan kuasa hukum pada Senin lalu. 

“Penetapan tersangka terhadap Thomas Lembong yang dilakukan oleh Kejagung telah berdasar hukum dan sah menurut hukum karena sudah sesuai prosedur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangan resminya.