Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan proses penanganan dana pensiun BUMN yang bermasalah masih berlanjut.
Erick tak mau buru-buru membeberkan data terbaru mengenai dugaan korupsi dan malaadministrasi dana pensiun BUMN.
"Yang dana pensiun sudah, sudah proses, sudah bicara. Nanti ada prosesnya, ya sabar," kata Erick usai menghadiri AKHLAK Festival Culture 2023 di Jakarta, Senin (4/9/2023).
Erick telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti dugaan itu. Namun, Erick menegaskan, pihaknya mengutamakan perbaikan sistem dalam penanganan dana pensiun BUMN bermasalah itu.
"Ada kesepakatan dari kami bersama BPKP dan pihak Kejaksaan bahwa proses ini bukan memenjarakan orang, tapi memperbaiki sistem yang sudah ada. Dan ini kan sudah peristiwa zaman dulu, bukan zaman sekarang," ujar Erick.
Sebelumnya, Erick membeberkan dari total 48 dana pensiun BUMN, sebanyak 31 dana pensiun dalam kondisi memprihatinkan, dengan nominal dana yang terhimpun sebesar Rp9,8 triliun. Namun, tak sepenuhnya dari nilai tersebut terindikasi korupsi, tapi ada juga yang terindikasi salah investasi.
Oleh sebab itu, dia tak mau dalam penanganannya ada yang tercampur antara dana pensiun BUMN yang terindikasi korupsi dengan maladministrasi.
"Jangan sampai nanti yang korupsi tercampur yang miss administrasi," tutur Erick.
Erick memastikan pihaknya berupaya keras mengembalikan hak para pensiunan BUMN. Sebab, dirinya tak mau pegawai BUMN sengsara.
"Kalau dana pensiunnya tidak diperbaiki, ketika BUMN hari yang ini luar biasa, profitnya naik dari Rp13 triliun ke Rp124 triliu, Rp125 triliun, terus dividen negara ke Rp80 triliun, tiba-tiba di kemudian hari pegawai BUMN-nya semua sengsara. Berdosa gak? Itulah kenapa dana pensiunnya kita perbaiki," kata Erick.