Anggaran Kementerian BUMN mencapai Rp604 miliar untuk 2026
Rincian penggunaan anggaran termasuk keperluan regulator, pengawasan, pemegang saham, belanja pegawai, dan administrasi
Pagu indikatif 2025 paling kecil dalam 5 tahun terakhir, Erick menekankan bahwa anggaran akan memberikan dividen kepada negara
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan anggaran mencapai Rp604 miliar. Anggaran itu diajukan Kementerian BUMN buat periode 2026.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2025), Erick mengajukan tambahan Rp454 miliar, dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp150 miliar.
"Kami melihat Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp604 miliar," kata Erick di gedung DPR RI, Jakarta.
Anggaran itu dirancang untuk memperkuat pengawasan atas penugasan-penugasan yang diberikan negara kepada BUMN. Lebih rinci, dalam paparan yang ditayangkan, anggaran Rp604 itu dialokasikan untuk lima pos, yakni Rp111 miliar untuk keperluan kementerian sebagai regulator BUMN.
Kedua, Rp118 miliar untuk keperluan pengawasan, ketiga Rp101 miliar sebagai pemegang saham seri A dan perbaikan kinerja BUMN Perum, keempat Rp117 miliar untuk belanja pegawai, dan kelima Rp157 miliar untuk administrasi dan operasional.
Adapun anggaran sebelumnya, yakni Rp150 miliar hanya dapat memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan operasional minimum.
Erick mengatakan, secara historis pihaknya pernah mendapatkan anggaran Rp308 miliar tahun lalu, di mana realisasinya mencapai 96,43 persen atau Rp297 miliar.
Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, pagu indikatif Kementerian BUMN pada 2026 memang paling kecil. Pada 2021, pagu anggaran Kementerian BUMN ialah Rp193 miliar, lalu sebesar Rp199 miliar, 2023 sebesar Rp241 miliar, 2024 sebesar Rp308 miliar, dan 2025 sebesar Rp215 miliar.
Oleh sebab itu, dia mengajukan anggaran tambahan tersebut untuk 2026.
"Kalau historis anggaran, saya rasa tadi, kita pernah mencapai di angka Rp308 miliar, dan kalau kita lihat dividennya meningkat," tutur Erick.
Erick mengatakan, pada akhirnya Kementerian BUMN akan mengembalikan uang ke negara dalam bentuk dividen, serta hasil positif dari penugasan yang dilaksanakan BUMN.
"Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara," tutur Erick.
Erick juga membeberkan upaya perbaikan kinerja BUMN dengan status Perum. Dia mengatakan, BUMN Perum juga akan menyumbang dividen untuk negara.
"Nanti Perum saya yakin ke depan ada dividen juga. Kita proyeksi mungkin dari Perum bisa 200-300, kita akan kasihkan ke negara juga," ujar Erick.