Fakta-Fakta Kualitas BBM Pertamina Dipertanyakan Buntut Korupsi Minyak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM sesuai spesifikasi dan harga yang ditetapkan. Hal itu dalam rangka Kementerian ESDM merespons isu BBM oplosan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran terkait kualitas BBM yang beredar.

"Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah," kata Bahlil kepada jurnalis di kantornya, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan sebelum melakukan audit kualitas BBM, Kementerian ESDM akan terlebih dahulu menata sistem pengelolaan BBM dan liquefied petroleum gas (LPG).

"Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata, ya begini terus. Kita kan mau melakukan perubahan," ujar dia.

Bahlil menegaskan kualitas BBM di Indonesia telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dia memastikan BBM dengan nilai oktan (RON) 90 atau Pertalite dan 92 atau Pertamax dijual sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan pihaknya akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap PT Pertamina (Persero) menyusul kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh Kejagung.

"Nah, sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total, seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya," kata Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

Erick menyatakan evaluasi tersebut akan mencakup peran berbagai pihak terkait, termasuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian ESDM, serta Kementerian BUMN sendiri.

Dia bersama Bahlil tengah mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi di Pertamina. Dia menjelaskan struktur perusahaan, yang terdiri dari holding dan subholding, akan dikaji ulang guna memastikan pengelolaan yang lebih optimal.

Erick mengungkapkan kemungkinan penggabungan alias merger beberapa perusahaan dalam struktur Pertamina, termasuk unit pengolahan dan distribusi seperti Patra Niaga, untuk menghilangkan transaksi internal yang tidak efisien.

"Apakah ini mungkin ada satu dua perusahaan yang harus di-merger-kan supaya nanti antara kilang dan patra niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi," tambahnya.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri membagikan nomor kontak pribadi untuk menampung laporan masyarakat imbas adanya dugaan praktik pengoplosan BBM.

"Saya juga memberikan nomor khusus saya yaitu nomor 0814-1708-1945. Saat ini bisa untuk menerima SMS, nanti akan segera didaftarkan untuk menggunakan aplikasi Whatsapp," kata dia dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Pertamina juga memiliki saluran pusat panggilan alias call center di nomor 135 untuk menampung keluhan dan masukan dari masyarakat.

Simon membagikan nomor kontak khusus miliknya agar masyarakat dapat melaporkan jika menemukan kejanggalan terkait kualitas BBM atau praktik yang tidak sesuai di lapangan. Dia menegaskan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh Pertamina.

"Apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi yang tidak sesuai baik dalam kualitas BBM atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti pada kesempatan yang pertama," tegasnya.

Simon mengungkapkan perusahaan telah membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi seluruh proses bisnis, terutama di aspek operasional. 

"Kami telah membentuk Tim Crisis Center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik," kata dia.

Ahli konversi energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri menegaskan istilah 'mengoplos' dengan 'blending' memiliki makna yang sama dalam industri minyak dan gas. Pada praktiknya baik 'mengoplos' atau 'blending' sama-sama mencampurkan lebih dari satu zat.

Istilah 'oplos' digunakan oleh Kejaksaan Agung ketika memberikan keterangan pers. Sedangkan, 'blending' dipakai oleh jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga saat melakukan rapat kerja dengan komisi XII DPR. 

"Oplos itu berasal dari Bahasa Belanda artinya mencampur. Nah, blending juga artinya mencampur. Tapi, kalau berbicara blending tidak terkesan sensasional, lebih seru kalau berbicara dengan istilah oplosan," ujarnya ketika berbicara di program 'Ngobrol Seru' by IDN Times dan tayang di YouTube pada Minggu (3/3/2025). 

Tri mengatakan kata 'oplos' terkesan lebih negatif lantaran banyak digunakan dalam praktik pencampuran minuman beralkohol kadar tinggi hingga menyebabkan kematian. Dia kemudian memberikan contoh ketika memasukkan sirop ke dalam air putih maknanya juga dapat diartikan mengoplos. Sehingga, warna air berubah dan mengikuti sirop. 

"Yang penting ada minimal dua zat atau lebih yang dicampurkan," tutur dia. 

Lebih lanjut, doktoran lulusan Jerman itu menjelaskan proses pembuatan BBM. Dia mengatakan hasil tambang minyak mentah yang dilakukan di kilang tidak secara otomatis menghasilkan beragam produk yang dijual di SPBU seperti Pertalite, Pertamax hingga Pertamax Turbo. 

"Produk di kilang disebut dengan nafta yang memiliki oktan (RON) yang beragam, tergantung dari prosesnya. Bila prosesnya hanya melewati destilasi maka RON-nya rendah. Tapi, bila prosesnya melibatkan reforming, cracking, hydro cracking, maka dapat nafta dengan RON lebih tinggi," katanya. 

Dia mengatakan ada ketentuan dan spesifikasi yang harus dipenuhi untuk memproduksi BBM. Lalu, nafta yang merupakan hasil produksi kilang dioplos supaya mendapatkan bahan bakar yang memenuhi spesifikasi migas. 

"Setelah menjadi bahan bakar, baru ditawarkan ke PT Pertamina Patra Niaga untuk dijual," tutur dia.

Presiden Prabowo Subianto didorong untuk mengambil langkah tegas dalam menangani dugaan kasus pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax yang melibatkan Pertamina.

Saran itu disampaikan oleh pengamat sektor migas sekaligus Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman yang menilai respons tegas diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola energi.

“Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan,” kata dia Senin (3/3/2025).

Yusri menilai ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan dominasi pihak tertentu dalam sistem tersebut.

“Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir,” jelas dia.

Yusri, menyoroti respons Menteri BUMN, Erick Thohir yang baru menyampaikan rencana evaluasi terhadap direksi yang menjadi tersangka setelah bertemu dengan Jaksa Agung, meskipun penyelidikan kasus tersebut sudah berlangsung sejak Oktober 2024.

"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," tambah Yusri.