Dewan Pakar TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Satya Heragandhi dalam diskusi bertajuk “Muda Menggugat” dan Peluncuran Deklarasi Ekonomi Hijau Greenpeace Indonesia, di Toeti Heraty Museum, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Dewan Pakar TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Satya Heragandhi, mengatakan Ganjar telah menyatakan niat untuk melakukan transformasi pada PT PLN (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau bicara PLN, yang sudah mengatakan akan mentransformasi BUMN baru (calon presiden) Mas Ganjar. Mas Ganjar sudah bilang ini PLN harus diberesin nih,” kata dia dalam diskusi bertajuk “Muda Menggugat” dan Peluncuran Deklarasi Ekonomi Hijau Greenpeace Indonesia, di Toeti Heraty Museum, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

1. Peran PLN sebagai agen pembangunan dianggap sudah selesai

Ilustrasi PLN buka akses listrik (Dok. PLN)

Ganjar ingin mentransformasi peran PLN yang telah melakukan elektrifikasi 99 persen di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari elektrifikasi adalah memberikan akses listrik kepada penduduk atau area yang sebelumnya tidak memiliki akses atau memiliki keterbatasan dalam penggunaan listrik.

Sejalan dengan capaian tersebut, dia menyatakan bahwa sebagai agen pembangunan, tugas PLN seharusnya telah selesai.

“Kalau sekarang PLN itu sudah 99 persen (melakukan) elektrifikasi, artinya perannya dia sebagai agent of development sudah selesai belum? Harusnya udah dong? Kan elektrifikasi yang susah-susah di daerah-daerah itu kan tanggung jawabnya agent of development kan?” ujarnya.

2. Syarat dari PLN untuk produsen EBT dinilai menghambat investasi

ilustrasi energi terbarukan (Pixabay/Erich Westendarp)

Satya menyoroti kendala dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Padahal, setelah elektrifikasi selesai, menurutnya pembangunan EBT seharusnya tidak lagi dihambat.

Dia mencontohkan suatu pulau, di mana proses mendapatkan izin dan power purchase agreement (PPA) dengan PLN menghadapi tantangan. PPA adalah kontrak antara produsen listrik dan pembeli yang dalam hal ini PLN.

Menurutnya, permintaan PLN agar produsen listrik membangun kapasitas cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan sebenarnya dapat membuat investor enggan berinvestasi. Satya menekankan perlunya transformasi dalam proses tersebut agar pengembangan energi terbarukan dapat dilakukan lebih efisien dan menarik bagi investor.

“Kebutuhannya di situ 100 megawatt, tapi PLN akan mintanya 3 kali lipat, 300 megawatt minimal yang harus dibangun di situ untuk backup plan-nya. Lah, kalau ada investor, kemahalan bos. Investor harusnya cuma sekali bayarnya untuk investasinya, tapi harus 3 kali gara-gara permintaan PLN untuk ada backup. Ini harus ditransformasi,” sambungnya.

3. Ganjar tawarkan incentivize demand untuk genjot investasi EBT

Ganjar Pranowo. (IDN Times/Imam Faishal)

Dia menyebut, bila terpilih sebagai presiden, Ganjar menargetkan bauran EBT pada 2030 mencapai 25-30 persen. Namun, Satya mengakui bahwa menambah investasi bukanlah solusi karena mahal, dan investasi EBT membutuhkan dana besar.

“Apakah nambah investasi? Nggak bisa, mahal. Investasi EBT itu Rp3.500 triliun, duitnya dari mana? Jual batu bara kelontongan gitu doang, gak bisa juga nyampe Rp3.500 triliun,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyodorkan incentivize demand, yakni upaya untuk memberikan insentif atau dorongan agar permintaan terhadap listrik dari EBT meningkat. Dengan begitu, pengusaha EBT diyakini akan tertarik untuk berinvestasi lebih banyak.

“Makanya program kita bicara mengenai incentivize demand-nya listrik. Kalau demand-nya naik, EBT-nya, para pengusahanya otomatis juga akan berlomba-lomba untuk nambah,” tambah Satya.