Garap Proyek Perubahan Iklim, Luhut: Indonesia Butuh Rp343 Triliun

17 Mar 2022, 12:06 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam Grand Launching Proyek Investasi Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (17/3/2022). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia membutuhkan anggaran tahunan hingga Rp343,6 triliun untuk mendanai proyek mengatasi perubahan iklim 2020-2030.

Sayangnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Pada periode 2018-2020 saja, anggaran yang didapat dari APBN untuk proyek mengatasi perubahan iklim sebesar Rp102,56 triliun, hanya 4,3 persen dari total kebutuhan dana.

"Jadi angka ini memang kurang. Nah kalau kita lihat kekurangannya cukup besar," kata Luhut dalam Grand Launching Proyek Investasi Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Adapun kebutuhan dana Rp343,6 triliun itu untuk proyek Industrial Process And Product Uses (IPPU), limbah, energi dan transportasi, pertanian, serta kehutanan dan lahan. Dengan kebutuhan tersebut, pemerintah memperhitungkan selisih tahunan sebesar Rp241 triliun, yang membutuhkan sumber swasta.

1. Luhut ajak investor kerja sama di proyek perubahan iklim Indonesia

Ilustrasi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) milik PT. PLN (dok. PLN)

Untuk itu, menurut Luhut diperlukan sumber-sumber pendanaan dari pihak swasta dalam mengerjakan proyek perubahan iklim. Dia mengatakan ada beberapa proyek yang bisa dikerjamakan, seperti proyek transisi energi ke energi baru dan terbarukan (EBT), yang termasuk di dalamnya menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan pembangkit listrik EBT.

"Tadi mengenai investasi pembangunan berkelanjutan, dan juga proyek EBT, dan karena kita kaya sekali. Jadi kita sebenarnya ini beruntung, Indonesia punya itu semua. Jadi energy transition mechanism (ETM) ini bisa berjalan. Dan mungkin nanti kita negara yang salah satu akan membuat showcase di G20, kita akan mengumumkan 350 megawatt nanti eary retirement dari coal fire (PLTU) itu akan kita lakukan, tidak hanya kita bicara wacana-wacana," ucap Luhut.

2. Pemerintah bakal bangun kawasan industri hijau terbesar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Dalam hal mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerintah akan membangun kawasan industri hijau terintegrasi di Kalimantan Utara seluas 30 ribu hektare (ha). Untuk membangunnya, juga dibutuhkan anggaran yang besar.

"Kalau kita lihat di kawasan industri hijau di Kaltara itu investasinya kira-kira 132 miliar dolar AS untuk sampai 2029. Jadi angka yang sangat besar, dan kita akan memiliki the largest petrochemical di dunia. Jadi dengan investasi 56 miliar dolar AS, dan itu akan membuat outcome-nya 67 miliar dolar AS," tutur Luhut.

3. Luhut tak mau Indonesia dibilang tak peduli perubahan iklim

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Dengan berbagai rencana yang sudah disusun pemerintah terkait proyek mengatasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Luhut menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang serius dalam mengatasi perubahan iklim.

"Dan kalau itu tidak kita lakukan apa-apa kita akan makin parah keadaan di dunia. Dan banyak negara-negara maju berpikir negara berkembang ini gak care. Saya bilang waktu di Washington kita itu care, care terhadap next generation of Indonesia. Kita gak pikir dulu pada orang lain, kita pikir the next generation of Indoneasia jangan jadi victim dari wrong policy dan existing government. Gak boleh. Jadi kalian gak usah khawatir, kalian gak perlu ajar-ajarkan kami apa yang kami lakukan. Kita bicara sama, yes. Tapi kalian tidak perlu khawatir bahwa kami tidak akan melakukan, pasti akan kami lakukan. Karena saya tidak mau lihat cucu saya sengsara karena policy yang salah kami lakukan," kata Luhut.