Gelombang PHK Dinilai Imbas dari Masalah Struktural Ekonomi
- FSP BUMN Bersatu menilai maraknya PHK disebabkan masalah struktural ekonomi, terutama efek crowding out yang membuat pembiayaan sektor riil dan investasi produktif melemah.
- Organisasi pekerja mendesak pemerintah melakukan reformasi ekonomi dengan memperkuat daya saing industri, memperluas akses kredit UMKM, serta membangun ekosistem usaha yang sehat.
- Data menunjukkan lebih dari 79 ribu pekerja terkena PHK hingga 2025 dan terus bertambah pada 2026, menjadi bukti perlunya reformasi ekonomi menyeluruh untuk menjaga stabilitas lapangan kerja.
Jakarta, IDN Times - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menyatakan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia dipicu oleh masalah struktural ekonomi nasional, bukan sekadar imbas kelesuan ekonomi global.
Salah satu pemicu utamanya adalah fenomena crowding out, di mana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam skala besar menyedot likuiditas pasar keuangan. Hal itu membuat perbankan lebih memilih berinvestasi pada instrumen pemerintah ketimbang menyalurkan kredit produktif ke sektor usaha.
Ketua Harian FSP BUMN Bersatu Djusman H. Umar mengatakan hal itu berimbas pada pembiayaan untuk sektor industri, manufaktur, dan UMKM mengetat, yang memaksa perusahaan menekan biaya operasional hingga memangkas jumlah karyawan.
"PHK bukanlah penyebab krisis, melainkan akibat dari melemahnya investasi produktif dan terbatasnya pembiayaan bagi sektor riil. Karena itu, persoalan ini harus dibaca dalam konteks kebijakan ekonomi secara keseluruhan," kata Djusman dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).
1. Pemerintah juga didesak lakukan reformasi imbas daya saing RI merosot
FSP BUMN Bersatu juga menyoroti penurunan daya saing Indonesia sebesar 13 peringkat ke posisi 40 dari 69 negara berdasarkan IMD World Competitiveness 2025, ditambah produktivitas tenaga kerja yang masih kalah dari negara tetangga.
Dia menegaskan perlunya percepatan transformasi industri ke manufaktur bernilai tambah tinggi, perbaikan iklim investasi, serta penguatan konsolidasi fiskal.
Organisasi tersebut mendesak pemerintah memperluas akses kredit UMKM, membenahi birokrasi, mendanai pendidikan vokasi, dan membangun ekosistem usaha yang sehat agar risiko PHK tidak terus mengancam.
"PHK harus dipandang sebagai indikator kesehatan ekonomi nasional. Selama investasi produktif belum tumbuh kuat dan daya saing industri belum membaik, risiko PHK akan terus membayangi. Reformasi ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya.
2. Bantuan sosial saja tidak cukup mengatasi PHK
Pihaknya mengapresiasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK lewat Keppres Nomor 10 Tahun 2026 dan penyediaan dana perlindungan pekerja sebesar Rp500 triliun. Namun, Djusman menyatakan penanganan PHK tidak bisa bertumpu pada bantuan sosial semata.
"Langkah pemerintah menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi pekerja. Namun penyelesaian persoalan PHK tidak cukup hanya melalui program mitigasi atau bantuan sosial. Yang lebih penting adalah memperbaiki faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan dunia usaha kehilangan ruang untuk tumbuh," kata Djusman.
3. Puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan
Pihaknya menyoroti sebanyak 79.302 pekerja terkena PHK hingga November 2025, dan jumlah tersebut bertambah 23.470 pekerja sepanjang Januari hingga Mei 2026. Menurutnya, tren yang terus berlanjut tersebut menjadi indikator nyata reformasi ekonomi yang menyeluruh harus segera dilakukan demi menciptakan lapangan kerja yang stabil.
"Meningkatnya angka PHK dinilai menjadi indikator adanya persoalan struktural dalam perekonomian nasional yang perlu segera dibenahi melalui reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh," tuturnya.
