Gubernur yang Tetapkan UMP 2022 Tak Sesuai Aturan Bakal Dicopot!

16 Nov 2021, 19:21 WIB

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (dok. Tangkapan Layar)

Jakarta, IDN Times - Waktu penetapan UMP dan UMK 2022 tinggal sebentar lagi. Bagi gubernur yang menetapkan upah minimum tak sesuai peraturan perundang-undangan bisa diberhentikan dari jabatannya.

"Disampaikan sanksi diberikan kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini, maka di antaranya akan mendapatkan sanksi administrasi. Dalam surat tersebut juga ada teguran tertulis, sampai yang terberat itu pemberhentian sementara, sampai pemberhentian permanen. Saya kira ini mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014. Yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah ketentuan yang ada di UU 23 tahun 2014," kata Menaker, Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).

1. Mendagri sudah sebar surat ke gubernur

ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun pembahasan Upah Minimun sendiri dilakukan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Pusat Statistik (BPS), TNI/Polri, BIN, dan Kejaksaan.

Melalui forum tersebut, menurut Ida, Mendagri telah menyebarkan surat pemberitahuan kepada para gubernur terkait ketentuan UMP 2022.

"Saya sudah sampaikan bahwa penetapan upah minimum ini merupakan proyek strategis nasional (PSN). Dan tadi siang bersama dengan Pak Menko Polhukam, dihadiri teman-teman Kemendagri, BPS, TNI/Polri, BIN, Kejaksaaan, karena tadi merupakan pertemuan Forkopimda, disampaikan bahwa Mendagri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait ketentuan upah minimum," tutur Ida.

2. UMP harus ditetapkan sebelum 21 November

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Ida menuturkan nantinya gubernur yang akan menetapkan UMP 2022. Meski begitu, Ida mengatakan penetapan UMP sebelum 21 November 2021.

"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021, karena tanggal 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021," ucap Ida.

Adapun penetapan UMK wajib ditetapkan paling lambat 30 November mendatang.

"Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur," kata dia.

3. Perusahaan yang gaji karyawan di bawah upah minimum bisa dipidana

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Ida juga mengingatkan kepada perusahaan agar mematuhi aturan penetapan upah minimum 2022. Apabila ada perusahaan yang menggaji karyawan di bawah upah minimum, maka bisa dihukum pidana.

"Sanksi kepada perusahaan sudah saya jelaskan, bahkan sanksi pidana," ucap Ida.