Guyur Rp95 Triliun, Begini Jurus Jokowi Jaga ketahanan Pangan

20 Sep 2022, 18:01 WIB

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menganggarkan Rp95 triliun pada 2023 untuk mendukung ketahanan pangan nasional, utamanya untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa arah kebijakan ketahanan pangan di 2023 mencakup peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, serta dorongan untuk terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing.

Selanjutnya, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan teknologi dan data serta pengembangan iklim investasi, perkuatan sistem logistik pangan nasional, dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

"Dan yang terakhir akselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan waduk atau bendungan," katanya dalam rapat panja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (20/9/2022).

1. Program ketahanan pangan dilakukan melalui berbagai kementerian

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Belanja pemerintah pusat untuk ketahanan pangan akan disalurkan pada Kementerian Pertanian untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas pangan prioritas, pengembangan diversifikasi pangan lokal, penguatan rantai pasok logistik pangan, dan food estate.

Selanjutnya akan didorong korporasi petani, pengembangan smart farming dan digitalisasi pertanian. Selanjutnya peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor pertanian.

"Sementara belanja kementerian/lembaga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan akan digunakan untuk penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan," ujar Isa.

Selanjutnya di Kementerian PUPR juga ada kontribusi untuk ketahanan pangan, mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi dan bendungan.

"Untuk belanja non k/l ini akan teralokasi untuk subsidi pupuk yang tentunya diarahkan untuk penyediaan pupuk dengan biaya terjangkau bagi petani secara tepat sasaran," ujarnya.

2. Rincian penggunaan anggaran ketahanan pangan Rp95 triliun

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Melalui anggaran ketahanan pangan senilai Rp95 triliun ingin dicapai beberapa hal, yaitu kawasan fasilitas penerapan budidaya padi sebanyak 279,55 ribu hektare, kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung 40 ribu hektare, dan kawasan fasilitas penerapan budidaya kedelai 350 ribu hektare.

Berikutnya bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor, dan bantuan sarana peti beku sebanyak 300 unit. Selanjutnya pembangunan bendungan lanjutan 23 unit, dan bendungan baru 7 unit, dan pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektare.

"Serta rehabilitasi jaringan irigasi untuk 98.700 hektare melalui Kementerian PUPR dan 3.213 hektare melalui Kementerian Pertanian dan tentu tidak terlupakan adalah subsidi pupuk sebanyak 6,6 juta ton," tambahnya.

3. Anggaran ketahanan pangan meningkat dibanding tahun sebelumnya

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Isa menerangkan bahwa anggaran pangan meningkat untuk peningkatan produksi pangan, penyediaan dukungan produksi pangan, pengelolaan perikanan dan kelautan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan bagi petani dan nelayan.

Kata dia, anggaran ketahanan pangan sempat mengalami penurunan cukup tajam karena pandemik COVID-19, yang mana di 2020 hanya Rp73,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp100,2 triliun.

"Anggaran ketahanan pangan sempat menurun cukup signifikan pada tahun 2020 karena kebijakan belanja difokuskan pada penanganan COVID-19, namun kembali meningkat mulai tahun 2021," tambahnya.