Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, membantah anggapan pelaksanaan job fair hanya bersifat formalitas. Dia menyebut, tudingan semacam itu muncul karena isu yang tidak berdasar kerap viral di masyarakat.
"Kalau ada sesuatu isu yang aneh itu viral. Percaya nggak, kami kemarin mengundang 102 perusahaan semuanya formalitas? Percaya? Percaya gak formalitas? Enggak ya," kata dia di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (4/6/2025).
Yassierli menjelaskan job fair memang tidak harus diselenggarakan terlalu sering, karena tujuannya bukan semata-mata membuka lowongan kerja. Dia menekankan Naker Fest merupakan bentuk job fair yang lebih luas cakupannya.
Selain menghadirkan perusahaan penyedia lowongan, acara tersebut juga menyediakan layanan konsultasi karier, akses informasi pelatihan melalui balai latihan kerja, serta kegiatan edukatif seperti talk show dan kisah wirausaha sukses.
"Memang job fair itu tidak perlu sering-sering. Kami sempat mengatakan, melaksanakan job fair itu namanya Naker Fest. Jadi tidak hanya acara yang sifatnya itu ini kita undang perusahaan, kemudian mereka membuka lowongan. Tentu saja tidak," paparnya.
Yassierli menyampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan provinsi terkait pelaksanaan job fair agar memperhatikan berbagai risiko sebelum menggelar kegiatan tersebut.
"Jangan sampai ada isu terkait formalitas. Kemudian lowongannya sedikit, lebih kepada pencitraan dan seterusnya. Kami berharap itu tidak terjadi. Kalau tidak siap, tidak usah laksanakan job fair," ujarnya.
Yassierli mengakui tidak bisa sepenuhnya menepis kemungkinan adanya perusahaan yang mengikuti job fair hanya sebagai formalitas. Namun, menurutnya upaya yang dibangun pemerintah mendapat apresiasi dari banyak perusahaan.
"Apakah kemudian ada perusahaan yang formalitas? Saya juga tak bisa mengatakan tidak. Tapi saya yakin apa yang kami bangun sekarang tentu diapresiasi oleh perusahaan," jelasnya.
Dia mengingatkan setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan lowongan pekerjaan. Kemnaker, ujarnya, akan terus menindaklanjutinya sebagai bagian dari upaya memberikan solusi bagi masyarakat yang tengah mencari pekerjaan.