Comscore Tracker

Bahlil: Kewenangan Pemegang Cap Izin Investasi Hampir Sama Bupati

Banyak investasi terhambat karena masalah ini

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, bobroknya perizinan investasi di Indonesia salah satunya adalah kewenangan pemegang cap surat yang hampir sama dengan kewenangan bupati.

"Karena jujur, kadang izin di daerah, kewenangan bupati dengan kewenangan pemegang cap surat (izin investasi) itu hampir sama," ungkap Bahlil dalam acara webinar HUT ke-7 IDN Times bertema "Investor Lokal Anak Kandung yang Perlu Didukung", Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Ditugasi Jokowi Kejar Investasi Rp1.200 Triliun, Bahlil Butuh Pelumas

1. Izin investasi jadi terlambat karena cap surat

Bahlil: Kewenangan Pemegang Cap Izin Investasi Hampir Sama BupatiIlustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Eks Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mencontohkan, salah satu kasus di mana ketika surat atau izin investasi sudah keluar, namun masih harus menunggu dicap.

"Nah, pemegang cap belum masuk kantor. Jadi surat itu gak bisa dipakai. Ini kelakuan di daerah," ujar Bahlil.

2. Surat investasi juga terlambat diberikan

Bahlil: Kewenangan Pemegang Cap Izin Investasi Hampir Sama BupatiMenteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam Webinar HUT ke-7 IDN Times #7agaSemangat "Investor Lokal Anak Kandung yang Perlu Didukung" pada Selasa (15/6/2021). (IDN Times/Besse Fadhilah)

Tidak berhenti di situ, setelah permasalahan cap surat, lanjut Bahlil, muncul masalah baru yakni terlambatnya surat izin investasi dari pegawai negeri sipil (PNS) golongan 1A.

"Habis itu begitu cap surat udah ditekan, (PNS) golongan 1A belum memberikan surat, dengan demikian surat atau izin tersebut tersandera. Ini pengalaman saya dulu waktu jadi pengusaha," kata Bahlil.

3. Perbaikan izin investasi dengan OSS

Bahlil: Kewenangan Pemegang Cap Izin Investasi Hampir Sama BupatiIlustrasi. IDN Times/Arief Rahmat

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Investasi kini menyiapkan Online Single Submission (OSS) yang mempermudah pengurusan izin investasi.

"Maka apa yang dilakukan sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, semua berbasis OSS yang ke semua dari sisi anggaran, biaya, waktu dan kecepatan bisa diukur," ujar Bahlil.

Baca Juga: Menteri Investasi Bahlil Ngaku Pemerintah Belum Berpihak ke UMKM 

https://www.youtube.com/embed/LCnCfAU4io0

Topic:

  • Rochmanudin
  • Jumawan Syahrudin

Berita Terkini Lainnya