Ini Alasan Prabowo Rela Tambah Anggaran MBG dari Hasil Efisiensi

22 Feb 2025, 15:51 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendadak meninjau pembagian program makan bergizi gratis (MBG) di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya, Bogor, pada Senin (10/2/2025) (dok. Tim Media Prabowo)

Intinya sih...

Presiden Prabowo mengalokasikan anggaran hasil penghematan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena sejalan dengan prioritas menciptakan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan dorongan terhadap inovasi.
Anggaran akan mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas daerah, dan mendorong inovasi melalui permintaan bahan pangan yang tinggi.
Penghematan belanja negara yang kurang produktif dialokasikan untuk MBG tanpa mengganggu program-program vital seperti pendidikan dan bantuan sosial.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto rela mengucurkan anggaran hasil penghematan untuk menambah anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan keinginan Prabowo yang memprioritaskan tiga hal dalam penggunaan anggaran negara, yaitu penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan dorongan terhadap inovasi.

"Itu kan anggaran APBN itu sudah diarahkan oleh Pak Presiden untuk tiga hal. Satu, menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, menciptakan produktivitas. Ketiga, menciptakan inovasi," kata dia ditemui di JICC, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

1. Makan bergizi diklaim ciptakan lapangan kerja hingga inovasi

Warga Distrik Homeyo, Intan Jaya Papua Tengah menyambut baik program Makan Bergizi Gratis (MBG). (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Dadan menjelaskan, anggaran hasil penghematan pemerintah akan digunakan untuk tiga prioritas utama, yang mana Program Makan Bergizi Gratis secara langsung mendukung ketiga tujuan tersebut.

"Karena akan tercipta lapangan pekerjaan. Setiap satuan pelayanan butuh 50 orang. Jadi kalau ada 30 ribu kan 1,5 juta tercipta lapangan pekerjaan," ujarnya.

Selain itu, permintaan bahan pangan yang tinggi, termasuk beras, sayuran, telur, ayam, dan susu akan mendorong produktivitas daerah, terutama bagi petani dan peternak yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pasar.

Dengan meningkatnya kebutuhan pangan, lahan-lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan juga bisa menjadi lebih produktif.

"Inovasi juga demikian karena kita kan butuh inovasi. Jadi, tiga hal ini dipenuhi oleh Badan Gizi," ujarnya.

2. Penambahan anggaran MBG tak ganggu sektor vital lainnya

Presiden Prabowo Subianto mendadak meninjau pembagian program makan bergizi gratis (MBG) di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya, Bogor, pada Senin (10/2/2025) (dok. Tim Media Prabowo)

Dadan menekankan anggaran yang dialokasikan untuk makan bergizi gratis berasal dari penghematan belanja negara yang dianggap kurang produktif.

Pemangkasan dilakukan pada pos anggaran seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK).

Jadi, efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor-sektor vital. Dia memastikan program-program yang menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.

"Pendidikan kan nggak boleh dikurangi juga, beasiswa tetap harus, tetap dilaksanakan. Bantuan sosial juga tetap," tuturnya.

3. Tambahan anggaran untuk perluas jangkauan lebih cepat

Presiden Prabowo Meninjau Program MBG di TK-SD Pulo Gadung (dok. Sekretariat Presiden)

Dia mengungkapkan anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah cukup untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis di 2025. Namun, Prabowo ingin pelaksanaan program dapat menjangkau 82,9 juta penerima lebih cepat.

"Dan ketika Pak Presiden meminta percepatan, maka kami mengajukan anggaran, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan," katanya.

Dadan menjelaskan percepatan itu didorong oleh tingginya permintaan masyarakat agar program segera merata. Untuk memenuhi target tersebut, BGN mengajukan kebutuhan dana tambahan sebesar Rp25 triliun per bulan.

"Nah, kami sampaikan untuk melakukan percepatan kami butuh Rp25 triliun per bulan," ujar dia.