Ini Bedanya Data Pengangguran-Kemiskinan versi BPS, Bank Dunia, dan IMF

BPS melaporkan untuk periode Februari 2025 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang atau setara 4,76 persen dari total angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Angka tersebut justru meningkat 83.450 orang dibandingkan Februari 2024.

"Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, jumlah orang menganggur meningkat 83.450 ribu orang yang naik 1,11 persen,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Namun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan menjadi 4,76 persen dari sebelumnya 4,82 persen. Penurunan terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk bekerja tercatat lebih tinggi, yakni 2,52 persen, dibandingkan peningkatan jumlah penganggur sebesar 1,11 persen.

Penurunan TPT paling signifikan terjadi pada kelompok perempuan, yakni dari 4,60 persen menjadi 4,41 persen. Sementara itu, TPT laki-laki justru naik tipis dari 4,96 persen menjadi 4,98 persen. Secara geografis, TPT menurun di wilayah perkotaan menjadi 5,73 persen dan di pedesaan menjadi 3,33 persen.

Sementara terkait kemiskinan, data BPS per 15 Maret 2025 menunjukkan, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023. Lalu, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023.

Jika melihat data September 2024, maka betul data kemiskinan di Indonesia menunjukkan perbaikan, karena persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Indonesia menurun. Namun, BPS sendiri hingga saat ini belum merilis angka kemiskinan semester I-2025. Seharusnya, data kemiskinan terbaru dirilis pada 15 Juli 2025, tetapi hal itu urung dilakukan lantaran BPS beralasan hendak melakukan peningkatan kualitas data yang akan disampaikan kepada publik.

Sejak Juni 2025, Bank Dunia telah mengubah perhitungan standar garis kemiskinan dan ketimpangan. Dengan perubahan tersebut, angka kemiskinan Indonesia mengalami lonjakan drastis.

Mengutip dokumen berjudul "June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)," Bank Dunia mengubah perhitungan dari purchasing power parities (PPP) 2017 menjadi PPP 2021 yang telah dipublikasikan pada Mei 2024 oleh International Comparison Program. Dengan mengadopsi PPP 2021, tiga garis kemiskinan global mengalami perubahan dari PPP 2017. Perubahan terjadi lantaran metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara berbeda antara PPP 2017 dan PPP 2021.

Sebagai informasi, PPP menentukan perbandingan harga barang dan jasa yang sama di berbagai negara setelah nilai tukar mengalami penyesuaian. Namun, nilai dolar AS yang digunakan pada PPP bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli.

Dalam dokumen terbarunya, Bank Dunia membuat perubahan international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,15 dolar AS (Rp35.076) menjadi 3 dolar AS (Rp48.945) per orang per hari.

Kemudian untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah alias lower-middle income countries angkanya berubah dari 3,65 dolar AS (Rp59.541) menjadi 4,2 dolar AS (Rp68.514) per orang per hari.

Adapun negara-negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle countries berubah menjadi 8,3 dolar AS (Rp135.404) per orang per hari dari sebelumnya 6,85 dolar AS (Rp111.749) per orang per hari.

Perubahan itu lantas membuat jumlah penduduk miskin di berbagai negara termasuk Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Pendapatan nasional bruto atau Gross National Income/GNI Indonesia pada 2023 adalah sebesar 4.810 dolar AS (Rp78,476 juta).

Hal itu membuat Indonesia masuk dalam kategori negara kelas menengah atas versi Bank Dunia yang klasifikasi GNI-nya adalah sebesar 4.466 dolar AS (Rp72,854 juta) hingga 13.845 dolar AS (Rp225,855 juta) per kapita. Dengan demikian, penghitungan jumlah penduduk miskin Indonesia mengikuti standar negara berpendapatan menengah atas, yang naik dari 6,85 dolar AS menjadi sebesar 8,3 dolar AS per orang per hari.

Di sisi lain, data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS menyatakan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 285,1 juta jiwa pada pertengahan 2024. Jika mengacu pada perhitungan PPP 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 68,25 persen dari total penduduk pada 2024 atau 194,67 juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan perhitungan menggunakan PPP 2017 yang sebanyak 60,25 persen dari total penduduk Indonesia atau 171,74 juta jiwa.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan laporan Bank Dunia April 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia naik dari 60,3 persen menjadi 68,25 persen karena perhitungan angkanya berubah dari 6,85 dolar AS per kapita pada PPP 2017 menjadi 8,30 dolar AS per kapita pada PPP 2021. Perubahan perhitungan Bank Dunia dari PPP 2017 menjadi PPP 2021 semakin memperlebar gap jumlah penduduk miskin Indonesia berdasarkan hitungan Bank Dunia dengan BPS.

IMF memproyeksikan tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,0 persen pada 2025, menjadikannya yang terbesar kedua di Asia. Indonesia hanya di bawah China yang diprediksi tetap di angka 5,1 persen. Proyeksi IMF menempatkan Indonesia di atas India (4,9 persen), Filipina (4,5 persen), dan sejumlah negara Asia lainnya yang memiliki tingkat pengangguran lebih rendah.

IMF mencatat tingkat pengangguran Indonesia sebesar 4,9 persen pada 2024. Angka itu diperkirakan naik menjadi 5 persen pada 2025 dan mencapai 5,1 persen pada 2026.