Insentif SPPG Jadi Rp2.000 per Porsi, Wamenkeu: Bagian Reformasi

02 Oct 2026, 22:01 WIB

3 min read

Intinya Sih

Mulai 5 Oktober 2026, insentif SPPG program Makan Bergizi Gratis berubah dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi, menyesuaikan jumlah makanan yang dibagikan.
Wamenkeu Juda Agung menyebut perubahan insentif dan evaluasi kualitas layanan, termasuk kondisi dapur, sanitasi, serta sertifikasi, sebagai bagian reformasi pelaksanaan MBG.
Rp2.000 insentif berasal dari alokasi Rp15 ribu per penerima; SPPG hanya menerimanya saat beroperasi dan melayani, bukan ketika disuspend, libur, atau layanan terhenti.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung buka suara soal perubahan mekanisme pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, setiap SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari, meski jumlah penerima manfaat yang dilayani berbeda-beda. Mulai 5 Oktober 2026, pemerintah mengubah skema tersebut menjadi Rp2.000 per porsi. Dengan skema baru, besaran insentif disesuaikan dengan jumlah porsi makanan yang dibagikan masing-masing SPPG.

Juda mengatakan, perubahan mekanisme tersebut merupakan bagian dari reformasi dalam pelaksanaan program MBG.

"(Dari insentif) Rp6 juta (per hari) menjadi Rp2.000 per porsi, saya kira ini MBG terus melakukan reformasi," ujar Juda, dikutip, Jumat (2/10/2026).

1. Kualitas layanan SPPG juga diperbaiki
Ilustrasi pengolahan MBG di SPPG. (IDN Times/Larasati Rey)
Selain mekanisme pemberian insentif, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan SPPG. Salah satunya mencakup kondisi dapur dan pemenuhan standar sanitasi.
"Dapur yang tidak punya, apakah sanitasinya kurang baik, harus ada sertifikasinya. Kalau tidak ada, ini benar-benar upaya perbaikan," katanya.
2. Pembenahan dilakukan sebagai bagian reformasi
Kepala Bappenas melakukan peninjauan di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDNTimes/Larasati Rey)
Juda menambahkan, pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pelaksanaan program MBG. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas layanan maupun mekanisme pembayaran dan pemberian insentif.
"Ini terus dilakukan upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya reformasi dari BGN. Saya kira kita bergerak ke arah yang benar, semakin terus perbaikan-perbaikan," tuturnya.
3. Alasan perubahan alokasi insentif SPPG
Penyiapan makanan di SPPG (IDN Times/Wira Sanjiwani)
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, besaran Rp2.000 tersebut merupakan bagian dari alokasi Rp15 ribu untuk setiap penerima manfaat. Alokasi tersebut terdiri atas Rp10 ribu untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
Selain itu, pemberian insentif juga berkaitan dengan keberlangsungan operasional SPPG. Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan, dapur SPPG memperoleh insentif ketika beroperasi dan memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat.
“Melalui peraturan yang kami sebutkan tadi, itu kemudian lebih menegaskan bahwa dapur SPPG akan mendapatkan insentif manakala dapur itu beroperasi. Misalnya dapur itu mendapatkan suspend, maka dapur tidak dapat beroperasi sehingga tidak mendapatkan insentif,” jelasnya.
Hal yang sama berlaku ketika SPPG tidak melayani penerima manfaat karena hari libur nasional atau kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Dalam kondisi tersebut, ketika SPPG tidak memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat, insentif juga tidak diberikan.
“Misalnya apakah bencana alam sebagaimana terjadi di NTT dan juga kebakaran hutan, Karhutla itu yang terjadi di beberapa titik, yang kemudian mengakibatkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online atau daring, maka dapur SPPG itu tidak melayani penerima manfaat dalam memberikan MBG sehingga insentif juga tidak diberikan,” ujar Mas Dar.
BGN juga berharap perubahan mekanisme insentif tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam operasional SPPG, mulai dari mitra dan yayasan, kepala dapur, akuntan, ahli gizi, hingga seluruh tim dapur.