Iuran Tapera Bisa Ditunda? Ini Jawaban Menko Perekonomian

30 Mei 2024, 20:42 WIB

Trio Hamdani

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (IDN Times/Triyan)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih mendalam terkait program Tapera.
Airlangga menjelaskan bahwa program Tapera didasarkan pada undang-undang (UU) sehingga tidak mungkin dibatalkan begitu saja.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi mengenai kemungkinan diundurnya penarikan iuran dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pekerja.

Mengenai kemungkinan tersebut, Airlangga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih mendalam. Menurut dia, Tapera memiliki berbagai manfaat, termasuk pinjaman untuk perumahan baru dan renovasi, serta suku bunga yang diatur pada tingkat tertentu.

“Jadi, sosialisasi harus lebih dalam sehingga para pekerja tahu apa yang bisa didapatkan dari program Tapera tersebut,” kata Airlangga kepada jurnalis di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (30/5/2024).

1. Airlangga menekankan program Tapera berlandaskan undang-undang

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Ketika ditanya apakah program Tapera mungkin dibatalkan, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu menjelaskan, program tersebut didasarkan pada undang-undang (UU). Dengan kata lain, tidak mungkin dibatalkan begitu saja.

“(Program Tapera) ini kan (berlandaskan) undang-undang,” ujar Airlangga.

2. Airlangga nilai sosialisasinya saja yang perlu ditingkatkan

Ilustrasi Tapera Mobile. (IDN Times/Trio Hamdani)

Mengenai urgensi Tapera yang terkesan terburu-buru, Airlangga kembali menegaskan pentingnya sosialisasi yang memadai. Menurutnya, jika masyarakat masih banyak yang protes, itu mungkin karena sosialisasi belum dilakukan secara masif dan kebijakan perlu diperjelas, terutama mengenai fasilitas yang didapat.

Oleh karena itu, pemerintah akan melihat lebih lanjut bagaimana menindaklanjuti keluhan tersebut melalui sosialisasi yang lebih baik.

“Ya tentu kalau sosialisasinya belum masif dan kebijakannya perlu diperjelas, fasilitas yang didapat seperti apa, ya nanti kita lihat dari sana,” kata dia.

3. Jokowi singgung BPJS Kesehatan yang sempat menuai pro dan kontra

Jokowi di Istora Senayan, Senin (27/5/2024). (IDN Times/Muhammad Ilman Nafi'an)

Sementara itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga telah menanggapi kebijakan pemotongan gaji masyarakat untuk Tapera. Dia membandingkannya dengan program BPJS Kesehatan, yang juga sempat menuai pro dan kontra, namun akhirnya masyarakat merasakan manfaatnya setelah berjalan.

“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta (peserta), kan juga rame tapi setelah berjalan, saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin manfaat dari kebijakan Tapera akan dirasakan oleh masyarakat seiring berjalannya waktu, meskipun pada awalnya ada berbagai reaksi.

“Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” ucap Jokowi.

Infografis asal mula lahirnya potongan Tapera ((IDN Times)