Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang berencana mengalihkan 20 ribu kuota perawat lansia (kaigo) dari program Ikusei Shūrō atau Employment for Skill Development (ESD) ke skema Tokutei Ginō atau Specified Skilled Worker (SSW) tipe 1.
Kebijakan ini diambil lantaran permintaan pekerja SSW Kaigo jauh melampaui estimasi awal pemerintah. Dilansir The Mainichi, pemerintah Jepang menyampaikan rencana tersebut dalam pertemuan panel ahli pada Senin (19/10/2026).
Pemerintah memperkirakan jumlah pekerja asing berstatus SSW Kaigo dapat melampaui batas penerimaan 126.900 orang pada paruh kedua tahun fiskal 2027. Periode perencanaan saat ini berlangsung hingga akhir Maret 2029.
Hingga akhir Juli 2026, sekitar 80 ribu pekerja asing berstatus SSW Kaigo tercatat berada di Jepang. Untuk mengantisipasi kuota yang terlampaui, pemerintah akan mengalihkan 20 ribu dari 33.800 kuota ESD Kaigo.
Sementara itu, ESD dijadwalkan mulai berlaku pada April 2027 untuk menggantikan Ginō Jisshū (技能実習) atau Technical Intern Training Program (TITP) yang dikenal juga dengan program magang ke Jepang.
Pemerintah Jepang menjelaskan bahwa permintaan tenaga kerja SSW jauh lebih tinggi daripada perkiraan awal. Apabila penerimaan pekerja baru dihentikan lantaran kuota terlampaui, fasilitas kaigo dikhawatirkan tidak dapat beroperasi. Pemerintah mencontohkan penghentian penerimaan pekerja asing yang pernah terjadi di industri jasa makanan.
Pengalihan tersebut membuat kuota ESD Kaigo berkurang sebelum program itu mulai berlaku. Kendati demikian, total batas penerimaan pekerja asing di sektor kaigo secara keseluruhan tetap dipertahankan sebanyak 160.700 orang.
Ketua Federasi Penyedia Bisnis Kaigo Jepang, Masayuki Saito, mengkritik ketepatan perkiraan pemerintah dalam menentukan kuota.
"Mengubah-ubah angka menunjukkan bahwa estimasi awal meleset. Bukankah perlu menyusun rencana yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi di lapangan?" ujar Saito sebagaimana dikutip The Mainichi.
Penyesuaian tersebut juga memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian kebijakan dengan tujuan ESD, yakni menerima pekerja asing yang belum mempunyai keterampilan dan kemampuan bahasa Jepang memadai, kemudian melatih mereka agar memenuhi persyaratan untuk memperoleh status SSW.
Pemerintah Jepang tetap berencana mempertahankan batas total penerimaan 1,23 juta pekerja melalui skema SSW dan ESD, sesuai keputusan Kabinet pada Januari 2026. Akan tetapi, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan langkah sementara secara berulang dapat mengikis kredibilitas sistem.