Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrasktruktur di 2019. Selain itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengungkap bahwa alokasi anggaran infrasktruktur akan naik tahun depan.
Hal itu dia sampaikan saat penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2019 Beserta Nota Keuangannya di DPR, Selasa (16/8).
Jokowi memaparkan, alokasi untuk infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp154,7 triliun. Jumlah itu kemudian ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015. "Dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun," kata Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat konektivitas dan menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia.
Selain itu, pembangunan juga untuk memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.
Sejak tahun 2015 hingga sekarang, imbuhnya, Pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.
"Kita juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di desa, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan badan usaha," jelas Jokowi.
Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, Pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.
Pada tahun 2019, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.
"Kita akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta," kata dia.
Namun dalam situasi global yang bergejolak, imbuhnya, Pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.
Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016
atau naik 17 peringkat.