Krisis Minyak Goreng, DPR Bakal Panggil Eksportir CPO

Sebelumnya, DPR juga telah mengagendakan rapat gabungan bersama menteri-menteri yang terlibat dalam persoalan minyak goreng. Rapat gabungan itu diadakan oleh Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII.

Adapun menteri-menteri yang diundang adalah Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif.

Namun, rapat gabungan itu selalu batal karea Lutfi tak hadir.

Terakhir, pada rapat gabungan kemarin, Selasa (15/3), Lutfi dan Agus tak hadir. Padahal, Syahrul dan Arifin telah hadir.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB kemarin itu dibuka dengan kondisi yang memanas karena Lutfi tak hadir untuk ketiga kalinya. Rachmat Gobel yang membuka rapat gabungan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menganggap absennya Lutfi sama saja melecehkan DPR.

"Dari sisi kelembagaan, yang diisi banyak orang ini, kita hadirkan Mendag saja tidak bisa dua kali, artinya secara institusional sudah ada pelecehan terhadap lembaga ini,” ucap Dedi dalam rapat gabungan kemarin yang disiarkan virtual.

“Kemudian pertama diundang dia minum kopi, setelah itu dia keliling dan berakrobat dengan berbagai pernyataannya di media tentang penanganan minyak goreng mulai dijual ke luar, ada penyelundupan, segala macam," sambung dia.

Dia pun mengusulkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani persoalan minyak goreng. Bahkan, dia menuntut Lutfi bertanggungjawab.

"Saya tidak setuju adakan rapat lagi, saya setuju agar kita bikin Pansus khusus minyak goreng dan kemudian minta Mendag tanggung jawab. Jangan dimainkan lagi kita, tidak boleh DPR diatur menteri," tutur Dedi.

Berdasarkan keputusan rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima mengatakan bisa dijemput paksa.

"Apabila Menteri Perdagangan tidak hadir di rapat hari ini, akan ada undangan yang ketiga, jemput paksa," ujar dia.