Krisis Pangan di RD Kongo Memburuk, 28,8 Juta Jiwa Hadapi Krisis Akut

14 Nov 2026, 22:23 WIB3 min read

Agistiadi Nugraha

News

Channel

Add Us on Google

ilustrasi bendera RD Kongo (Aerra Carnicom, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Sebanyak 28,8 juta warga RD Kongo menghadapi kerawanan pangan akut pada September–Desember 2026, termasuk 25,2 juta dalam fase krisis dan 3,6 juta dalam fase darurat.
Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Ituri menjadi wilayah terparah; konflik bersenjata membatasi akses ke lahan, mengganggu produksi pangan, pasar, dan mata pencarian.
Konflik, perpindahan penduduk, banjir, penurunan kesuburan tanah, serta wabah Ebola memperburuk situasi; pemerintah didesak memperkuat alokasi sumber daya bagi ketahanan pangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 28,8 juta warga di Republik Demokratik Kongo menghadapi tingkat kerawanan pangan akut kategori tinggi untuk periode September hingga Desember 2026. Fakta ini dipaparkan dalam presentasi hasil kerangka kerja Integrated Food Security Phase Classification (IPC) siklus ke-25 di ibu kota Kinshasa pada Kamis (12/11/2026).

Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan bahwa kelaparan di Kongo masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jumlah populasi yang terdampak kondisi krisis pangan tersebut diperkirakan dapat menembus lebih dari 30 juta jiwa pada rentang Januari hingga Juni 2027.

1. Jumlah warga terdampak krisis pangan dan fase darurat

ilustrasi antrean penerimaan makanan gratis (unsplash.com/Michael Ali)

Berdasarkan data IPC yang dilaporkan Agence Congolaise de Presse, sekitar 23 persen dari total populasi yang dinilai masuk ke dalam kerawanan pangan akut fase tiga atau lebih tinggi. Dari total tersebut, sebanyak 25,2 juta orang atau 20 persen berada pada fase tiga dengan status krisis, sementara 3,6 juta orang atau tiga persen berada pada fase empat dengan status darurat.

Pelaksanaan analisis kerawanan pangan akut siklus ke-25 ini berlangsung di seluruh wilayah Kongo sejak 21 September sampai 2 November 2026. Berbagai provinsi dikelompokkan ke dalam klaster regional Kananga, Kisangani, Kinshasa, Beni, dan Kalemie untuk menentukan klasifikasi tingkat keparahan situasi pangan nasional.

2. Situasi di provinsi bagian timur dan pemicu krisis

Provinsi Kivu Utara, RD Kongo (MONUSCO Photos, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

Provinsi Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Ituri di kawasan timur tercatat sebagai wilayah yang paling parah terdampak krisis pangan. Penjabat Koordinator Kemanusiaan Alain Akpadji menyebutkan bahwa wilayah-wilayah terdampak tersebut sebenarnya memiliki tanah yang subur serta potensi pertanian yang tinggi.

Namun, konflik dan kekerasan bersenjata yang terus berlanjut membatasi akses warga ke lahan pertanian. Keadaan tersebut mengganggu aktivitas produksi pangan, aktivitas pasar, serta sarana mata pencarian masyarakat setempat.

Akpadji juga menjelaskan bahwa porsi Klaster Ketahanan Pangan dalam Rencana Respons Kemanusiaan 2026 mencakup 51 persen dari total kebutuhan finansial respons bersama. Dilansir Agence Congolaise de Presse, Akpadji mengingatkan realitas kemanusiaan di balik laporan statistik yang dipaparkan.

"Angka-angka yang kami bagikan ini dingin, tetapi mereka juga mewakili kenyataan hidup. Di balik angka-angka tersebut ada nyawa manusia, perempuan, pengungsi, dan anak-anak," ujar Akpadji.

3. Ragam guncangan bencana dan desakan alokasi sumber daya

truk logistik World Food Programme (Alex Blokha, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Sekretaris Jenderal Pertanian dan Ketahanan Pangan Benjamin Toirambe menerangkan bahwa guncangan kerawanan pangan terus terjadi sejak analisis sebelumnya pada November 2025. Faktor-faktor penyebab menurut Toirambe meliputi konflik bersenjata dan antarkomunitas, perpindahan penduduk akibat bentrokan, banjir, penipisan unsur hara tanah, serta wabah penyakit. Laporan IPC mencatat gangguan ekonomi akibat wabah penyakit virus Ebola juga turut memperburuk akses pangan rumah tangga di wilayah timur laut.

Toirambe menyampaikan bahwa pemaparan analisis ini bertujuan memberikan pemahaman tren ketahanan pangan yang jelas kepada pemerintah demi memperbaiki pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Dia meminta pemerintah mengalokasikan sumber daya yang memadai kepada kementerian sektoral, termasuk Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan itu, Toirambe juga menyampaikan apresiasi kepada FAO, WFP, dan CERF atas dukungan mereka kepada pemerintah dalam melaksanakan analisis IPC tersebut.

"Pemerintah harus berupaya lebih keras untuk menyediakan sumber daya yang memadai bagi kementerian sektoral, termasuk Kementerian Pertanian, demi meningkatkan situasi ketahanan pangan masyarakat lokal. Kita harus melipatgandakan upaya dengan memberikan solusi realistis untuk mengatasi situasi ini," tegas Toirambe.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.