Kritik Omnibus Law, Dahlan Iskan: Pengusaha Lebih Butuh Stabilitas
Jakarta, IDN Times - Eks Menteri BUMN Dahlan Iskan skeptis Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law dapat membangkitkan perekonomian Indonesia. Sebab, menurutnya, yang diperlukan pengusaha adalah stabilitas politik dan stabilitas keamanan di Indonesia.
"Itu lebih diperlukan. Kalau soal peraturan selama ini meski banyak kekurangan peraturan, pengusaha bisa tetap jalan. Bisa disiasati, dengan tenaga kerja bisa disiapkan gimana," katanya dalam program Our News Room IDN Times, Rabu (21/10/2020)
1. Jika diberi pilihan, pengusaha pilih tidak ada demo dibanding undang-undang yang bagus
Dahlan menjelaskan bahwa pengusaha lebih memilih tidak ada demo dibanding undang-undang yang bagus. Seperti dijelaskan Dahlan di atas, kestabilan penting bagi pengusaha karena memengaruhi kurs rupiah sehingga membuat pengusaha kesulitan membuat kalkulasi.
"Saya bilang pengusaha, kalau disuruh memilih, pilih yang tidak ada heboh-heboh atau pilih ada heboh-heboh tapi ada undang-undang yang bagus, (mereka) pilih tidak ada heboh-heboh," kata Dahlan.
"Kalau suruh pilih tentu stabil dan ada undang-undang yang bagus. Itu pilihan nomor satu. Tapi kalau ada dua pilihan itu pilih stabil," ujarnya menambahkan.
2. Tanpa Omnibus Law, Indonesia tetap bisa dapat investor
Eks Direktur Utama PT PLN ini yakin tanpa Omnibus Law pun investor akan berinvestasi di Indonesia. Ia bahkan menyebut 16 paket kebijakan ekonomi pada periode pertama Jokowi sudah sangat bagus dalam menarik investasi.
"Jadi tanpa ini (Omnibus Law) pun banyak investor masuk. Misal dengan paket 16 paket ekonomi itu sudah sangat bagus," katanya.
3. Cuma satu keberatan pengusaha sekarang ini
Dahlan mengatakan yang dipermasalahkan pengusaha adalah pemberian pesangon bagi karyawan yang di PHK karena tindak kriminal.
"Itu bukan soal uang pesangon, tapi rasa keadilan. Ada karyawan yang merugikan perusahaan secara kriminal kemudian di PHK, kok harus memberi pesangon. Saya pikir tidak perusahaan yang keberatan uangnya. Cuma itu saja. Kalau itu diubah relatif masalah tenaga kerja teratasi," kata Dahlan.
