Lanjut Larang Ekspor Minerba, Jokowi Gak Takut Kena Gugat di WTO

21 Des 2022, 13:17 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (21/12/2022). (dok. YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan akan terus melanjutkan kebijakan pelarangan komoditas minerba mentah. Dia bahkan tak takut jika terus digugat negara lain di pengadilan World Trade Organization (WTO) atas kebijakan tersebut.

"Kalau kita teruskan (ekspor komoditas mentah), rugi besar kita. Meskipun kita digugat, gak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan nanti digugat lagi, gak apa-apa. Suruh gugati terus," ucap Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian 2023 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

1. Kebijakan larangan ekspor komoditas mentah dilanjutkan tahun depan

Ilustrasi tongkang angkut batu bara. IDN Times/Mela Hapsari

Jokowi hari ini resmi mengumumkan larangan ekspor bauksit mentah. Jokowi mengatakan tahun depan juga akan ada lagi sekitar 1-2 komoditas minerba yang dilarang ekspor. Hal itu dilakukan demi menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia, dengan mengekspor produk olahan, bukan barang mentah.

"Tahun depan kita ada lagi entah 1, entah 2 komoditas kita stop lagi," ucap dia.

2. Indonesia kehilangan triliunan rupiah karena ekspor barang mentah

Produksi nikel PT Aneka Tambang Tbk (Antam). (dok. Antam)

Jokowi mengatakan beberapa tahun lalu, Indonesia hanya mendapatkan 1,1 miliar dolar AS dengan mengekspor bijih nikel. Tahun ini, dengan ekspor produk olahan nikel, Jokowi memperkirakan Indonesia akan meraup 30 miliar dolar AS.

Dia juga membeberkan, saat mengekspor komoditas mentah, Indonesia tak memperoleh penerimaan pajak, dividen, royalty, pembukaan lapangan kerja, dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurutnya Indonesia telah kehilangan potensi ratusan triliun rupiah akibat ekspor komodita mentah.

"Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak gak kita dapat, kita punya dividen juga tidak dapat, royalty tidak dapat, ekspor juga gak dapat, pembukaan lapangan kerja juga tidak dapat, gak dapat apa-apa, ini harus dihentikan," tegas Jokowi.

3. Perekonomian daerah tumbuh drastis karena hilirisasi industri

Kantor Pusat Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) di Jenewa, Swiss. (Twitter/@wto)

Jokowi mengatakan, dengan menggenjot hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah, terbukti perekonomian daerah tumbuh melesat. Misalnya saja di Maluku Utara dan Sulawesi.

"Di maluku utara pertumbuhan ekonomi setelah ada hilirisasi 27 persen, 27 persen. Coba cek provinsi mana di dunia yang ada pertumbuhan ekonomi 27 persen, tunjukkan pada saya, gak ada. Di sulawesi secara umum di Sulawesi 8,24 persen growth-nya yoy, 8,24 persen. Ini kalau semua provinsi melakukan hilirisasi, industrialisasi," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, meski tak mudah menerapkan hilirisasi industri dengan tantangan yang ada, namun perlu tetap dilakukan demi kemajuan ekonomi Tanah Air.

"Inilah reformasi struktural yang ingin kita lakukan. Mengubah di hulu undang-undangnya, kemudian mengimplementasikannya dalam pelaksanaan yang mungkin sulit memang di sini. Dan terus ini akan kita lakukan," kata Jokowi.