Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat disampaikan pada peringatan May Day 2025 tidak dilanjutkan.
"Setelah kita coba pelajari ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Presiden Prabowo Subianto memilih skema lain dengan menunjuk tokoh buruh sebagai penasihat khusus di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dalam hal ini Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Hal itu diputuskan setelah mempelajari kembali rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh. Dari hasil pembahasan tersebut, pemerintah menilai tujuan yang ingin dicapai melalui dewan itu dapat dilakukan melalui mekanisme lain.
"Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh," ujar Prasetyo.
Prasetyo mengatakan pendekatan tersebut diharapkan membuat komunikasi terkait isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh berjalan lebih cair dan intens.
Selain itu, skema tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian aspirasi pekerja dan buruh tanpa proses yang berbelit secara birokrasi, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini.
"Secara esensi yang diharapkan adalah sama, ya terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis di dalam hal sekali lagi kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini," tuturnya.
Said Iqbal yang juga menjabat Presiden Partai Buruh menjelaskan alasannya menerima untuk menjadi Penasihat Presiden Prabowo Subianto dan bergabung menjadi anggota Kabinet Merah Putih.
"Setelah didiskusikan di KSPI dan kawan kawan buruh, kami memutuskan untuk berjuang melalui di dalam. Secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo dan kaum rakyat kecil mendorong kami untuk berikan masukan. Jadi menjaga keseimbangan," ujar Said di Kompleks Istana Kepresidenan.
Said mengatakan, buruh juga harus bisa berada dalam lingkaran pemerintah. Sebab, kata dia, sejumlah pengusaha juga kerap memberikan masukan dan bertemu dengan perwakilan pemerintah.
"Karena kawan pengusaha kan misal ya, kita melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Airlangga, banyak mendapat masukan perihal yg bersifat dengan kepemilikan modal," kata dia.