LDKPI Salurkan Bantuan Pangan Senilai Rp200 Miliar ke Palestina

Bantuan pangan ini mencakup tiga bentuk utama, yaitu dukungan dapur umum yang menyediakan makanan siap saji bagi warga terdampak, suplemen gizi berbasis lemak (lipid-based nutrient supplement) untuk ibu hamil dan anak-anak, serta biskuit berenergi tinggi (high energy biscuit) guna membantu memenuhi kebutuhan kalori masyarakat di tengah keterbatasan pangan.

“Totalnya 12 juta dolar AS atau sekitar Rp200 miliar. Bantuan ini disalurkan melalui WFP dan saat ini sedang dalam proses penyaluran. Ini adalah wujud nyata dari perhatian besar Presiden terhadap Palestina yang tengah menghadapi tantangan berat, baik dari sisi keamanan maupun kemanusiaan,” lanjut Dalyono.

Selain bantuan pangan, Indonesia juga memberikan dukungan melalui program pelatihan pertanian bagi masyarakat di Tepi Barat Palestina, khususnya dalam pengembangan komoditas alpukat.

Program ini merupakan kerja sama antara LDKPI dan Japan International Cooperation Agency (JICA), yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani lokal.

Dalyono menjelaskan alpukat merupakan salah satu komoditas unggulan di wilayah tersebut, namun petani masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pupuk, teknologi pengolahan, pengembangan budidaya, hingga akses pasar. Pelatihan diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, dan diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pengembangan pertanian di Tepi Barat.

"Nilah (hibah) tidak terlalu besar yakni Rp2 miliar, dengan pembiayaan bersama antara LDKPI dan JICA. Sekitar Rp1 miliar ditanggung oleh JICA, yang mencakup biaya mendatangkan peserta dari Palestina ke Indonesia, sementara kebutuhan domestik ditanggung LDKPI. Nilai tidak begitu besar, namun manfaatnya diharapkan cukup membantu mereka untuk mengembangkan alpukat kedepan," tegasnya.

Pemerintah menegaskan pemberian hibah merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung isu-isu kemanusiaan dan perdamaian dunia. Hibah diberikan berdasarkan permintaan resmi dari negara-negara mitra yang membutuhkan, dan melalui proses administrasi serta evaluasi yang ketat.

Dalyono menjelaskan ketika permintaan hibah diterima, LDKPI akan menyusun proposal dan menghitung kelayakan program tersebut. Selanjutnya, proposal diajukan kepada Komite Pengarah, yang terdiri dari empat pilar kementerian/lembaga terkait, untuk dibahas dan dipertimbangkan.

Komite Pengarah akan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Hibah, yang bertugas melakukan asesmen terhadap kelayakan permintaan hibah. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah aspek, antara lain kepentingan nasional, kapasitas dan komitmen internasional Indonesia, kemampuan fiskal negara, serta kelayakan teknis program.

"Jika disetujui, hibah akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Luar Negeri dalam bentuk Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH). Dokumen ini menjadi dasar hukum pemberian hibah pada tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya," ucap Dalyon