Pakar Soroti Reformasi di Pasar Modal, Jangan Berhenti di Tengah Jalan

OJK menjatuhkan sanksi administratif Rp2,52 triliun kepada 959 pihak atas berbagai pelanggaran di pasar modal hingga 16 Oktober 2026.
Ardhian mendorong konsistensi reformasi, penguatan pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Pemerintah menyiapkan agenda peningkatan valuasi emiten, penegakan hukum, dan literasi investor.
Jakarta, IDN Times - Pendiri Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Ardhian Dwiyoenanto, menyoroti pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sejumlah perusahaan emiten di pasar modal. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan dalam membangun pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas.
Ardhian mendorong agar sejumlah reformasi di pasar modal tidak boleh berhenti di tengah jalan. Reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum harus semakin tegas, bukan sekadar respons terhadap tekanan atau sorotan pasar.
“Jalan masih panjang. Diperlukan konsistensi, koordinasi, dan kepemimpinan yang kuat untuk memastikan reformasi tidak berhenti di tengah jalan,” kata Ardhian dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
1. OJK jatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran di pasar modal

Konferensi Bursa Efek Indonesia (IDN Times/Vadhia L) Ardhian menjelaskan, hingga 16 Oktober 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,52 triliun kepada 959 pihak atas berbagai pelanggaran di pasar modal.
Sanksi itu terdiri atas denda Rp2,23 triliun kepada 166 pihak, denda keterlambatan Rp293,78 miliar kepada 805 pihak, serta 464 peringatan tertulis. OJK turut memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk kepentingan pertukaran data, koordinasi penyidikan, hingga peningkatan kapasitas penyidik.
Penindakan terhadap dugaan manipulasi saham turut memperlihatkan langkah konkret aparat. OJK menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan emiten, antara lain DSSA sebesar Rp1,5 triliun, BREN Rp500 miliar, dan CUAN Rp100 miliar terkait dugaan pelanggaran perdagangan saham dan penjatahan saham IPO.
OJK bahkan menyatakan kesiapan membuka data strategis pasar modal, mulai dari transaksi, kepemilikan saham, hingga aktivitas perdagangan untuk mendukung proses hukum.
"Pemerintah, melalui OJK, Polri, BEI, KSEI, dan K/L terkait telah menunjukkan komitmen serius untuk membenahi pasar modal melalui reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Namun, reformasi ini belum selesai,” ujar Ardhian.2. Soroti pentingnya pasar modal yang berintegritas

Konferensi pers Komite Saham HSC di Bursa Efek Indonesia, Selasa (10/11). (Fortune Indonesia/Tanayastri Dini) Di sisi lain, Bareskrim Polri mengusut dugaan insider trading dan praktik goreng saham, termasuk kasus PT Minna Padi Asset Manajemen. Polri menetapkan tiga tersangka dan memblokir sejumlah rekening efek serta reksa dana. Nilai aset saham yang diblokir dalam perkara tersebut mencapai Rp467 miliar.
Ia menekankan pentingnya menyatukan pemerintah, regulator, pelaku pasar, akademisi, dan masyarakat dalam tujuan membangun pasar modal yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan. Menurut Ardhian, keberanian bangsa menghadapi tekanan eksternal juga harus tercermin dalam keberanian mengakui kekurangan dan melakukan pembenahan dari dalam.
“Keberanian yang sama juga harus kita gunakan untuk berani berubah dan menjadi lebih baik,” ujar dia.3. Pemerintah siapkan 3 agenda reformasi pasar modal

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Wibowo, dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026) (IDN Times / Triyan Pangastuti) Pemerintah menyiapkan tiga agenda utama untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia. Langkah ini mencakup peningkatan valuasi emiten, penguatan penegakan hukum, hingga peningkatan literasi investor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, reformasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pasar modal sekaligus menjaga kepercayaan investor. Terlebih, pasar modal dan pasar keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional.
Drajad menjelaskan, tiga agenda utama tersebut mencakup peningkatan valuasi perusahaan tercatat (listed companies) di Bursa Efek Indonesia (BEI), mendorong OJK dan BEI mempercepat pengambilan keputusan ketika ada indikasi pelanggaran di pasar modal, dan edukasi pasar modal di masyarakat.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan memanfaatkan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan regulasi maupun birokrasi di berbagai sektor ekonomi.
"Kami meminta masukan mengenai kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya," ujar Dradjad, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).























