Bantuan Pangan Beras Periode Juni-Juli Disalurkan 363 Ribu Ton
- Penerima bantuan pangan mengacu pada data DTSN.
- Program SPHP beras berhasil salurkan beras hingga 438.500 ton.
- Kolaborasi lintas sektor miliki peranan penting untuk jaga stabilisasi pangan.
Jakarta, IDN Times - Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis mengatakan realisasi penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi bulan Juni hingga Juli 2025 telah mencapai 99,57 persen per 3 Oktober 2025. Total bantuan yang telah tersalurkan mencapai 363.959 ton, menandakan kinerja yang solid dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat.
"Total penyaluran (bantuan pangan beras) sebesar 363.959 ton atau 99,57 persen, dengan realisasi unggah dokumen mencapai 98 persen dari total set dokumen penyaluran," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (6/10/2025).
Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program bantuan pangan secara menyeluruh.
1. Penerima bantuan pangan mengacu pada data DTSN
Penyaluran bantuan pangan ini merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai sumber data penerima manfaat. DTSN digunakan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola data sosial-ekonomi nasional.
DTSN merupakan penggabungan dari tiga data kemiskinan nasional yang sebelumnya digunakan, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Dengan integrasi ini, sejak kedua tahun 2025, pemerintah telah menggunakan DTSN untuk mendistribusikan bantuan sosial,
2. Program SPHP beras berhasil salurkan beras hingga 438.500 ton
Sementara itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga terus berjalan. Hingga 4 Oktober 2025, total beras yang telah disalurkan melalui skema SPHP tercatat sebesar 438.500 ton, atau 29,24 persen dari total target tahun ini.
Guna memperkuat pengendalian harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat, Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah dan berbagai stakeholder terus menggiatkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dari Januari hingga Oktober 2025, GPM telah terlaksana sebanyak 9.582 kali, melampaui pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya.
"Badan Pangan Nasional dan stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui gerakan pangan murah atau GPM," ungkap Nita.
3. Kolaborasi lintas sektor miliki peranan penting untuk jaga stabilisasi pangan
Pemerintah menyatakan optimisme terhadap penguatan ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi yang solid antarberbagai elemen bangsa. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, komunitas, hingga media dinilai menjadi faktor krusial dalam pengendalian inflasi secara konsisten.
“Kami optimis bahwa kolaborasi lintas sektor ini memegang peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ucapnya.
