Luhut Kaji Ulang Definisi Korupsi di RI, Prabowo Setuju

Luhut menjelaskan, kajian tersebut mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam konvensi tersebut adalah penyuapan atau bribery. Namun, UNCAC juga mencakup sejumlah bentuk tindak pidana korupsi lainnya.

"Kita mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi. Di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery/penyuapan," ujar dia.

Luhut menyoroti penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan unsur tersebut dalam penanganan korupsi.

"Jadi (UNCAC) tidak bicara mengenai kerugian negara karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara," tuturnya.

Luhut menilai penerapan unsur kerugian negara dapat memberatkan, termasuk bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam menjalankan kegiatan bisnis. Menurutnya, setiap kegiatan bisnis memiliki risiko.

"Ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apapun pasti ada resikonya. Ini saya kira penting," kata dia.