Mendagri Dorong Pemda Gaspol Realisasi APBD untuk Genjot Ekonomi 2022
Jakarta, IDN Times - Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemik COVID-19, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat bekerja sama menggenjot realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kuartal kedua (Q2).
"Realisasi APBD pada kuartal kedua penting karena menjadi landasan pemulihan ekonomi di 2022," ujar Tito, Selasa, 4 Mei 2021.
Tito juga berharap Q2 bisa meningkat pada April, Mei, Juni. Hal ini diharapkan untuk bisa melompat ke angka 7 persen. "Tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, Pemda harus bergerak, oleh karena itu tolong belanjakan diatur ritme belanja di daerah," kata dia.
1. Menggunakan program padat karya untuk percepatan realisasi APBD
Dalam mempercepat realisasi APBD, Tito mengingatkan, Pemda agar melakukan dengan program-program padat karya. Hal itu ia sesuai instruksi Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menyampaikan bahwa sedapat mungkin program-program yang dibuat di tengah pandemik ini adalah program-program yang padat karya.
"Program-program yang banyak mengajak rakyat membangun jalan, bendungan, dan lain-lain yang padat karya," ujar Tito.
2. Mendagri berpesan agar realisasi APBD tidak ditumpuk pada akhir tahun
Agar realisasi APBD tidak menumpuk pada akhir tahun, Mendagri telah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, agar berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memonitor daerah yang belum merealisasikan APBD.
"Nanti untuk di zoom ini daerah-daerah mana saja dan apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena memang tidak punya konsep untuk membelanjakan, tidak memiliki target, targetkan per quarter atau per triwulan, berapa persen yang mau dibelanjakan," ujar Tito.
Mendagri juga mengingatkan agar Pemda tidak menggenjot realisasi APBD pada akhir tahun, dan berharap Kemenkeu dapat melakukan transfer dana ke daerah berbasis kinerja, untuk menghindari penumpukan APBD atau hanya disimpan daerah sampai akhir tahun.
"Jadi kalau kinerjanya ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dibelanjakan dulu, kalau seandainya sudah mulai mendekati mulai berkurang baru transfer," kata Tito.
3. Mendagri meminta agar Pemda memperhatikan proporsi belanja modal
Tito juga meminta kepada Pemda agar memerhatikan proporsi belanja modal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan menginginkan proporsi belanja modal lebih ditingkatkan, baik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sehingga diharapkan ekonomi semakin kuat.
Selain itu, Tito juga meminta Pemda membuat tim khusus (teknis) dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), APBD, dan lainnnya, agar penyusunan dapat mengikuti program pemerintah pusat.
“Penyusunan ini mengikuti prinsip program-program yang kita buat, nanti akan money follow program, programnya kita buat sekarang ini, dan uangnya mengikuti. Nanti kalau sudah jadi APBD, APBD-nya sudah ditandatangani, eksekusi tahun depan, prinsipnya programnya follow money, berapa uang yang ada itu yang diikuti dikerjakan,” jelas dia.
4. Menjamin transparansi penggunaan APBD
Dengan tujuan menjamin transparansi penggunaan APBD, kata Tito, pemerintah pusat akan terus memperbaiki dan memberikan bimbingan teknis kepada Pemda. Pemerintah pusat juga telah memanfaatkan sistem informasi dalam melakukan pengawasan.
“Kami tidak ingin sebetulnya membuat repot teman-teman daerah, tapi inilah tanggung jawab kita dalam rangka untuk membuat sistem yang bisa meminimalisir penyimpangan, moral hazard, juga membuat rekan-rekan, teman daerah menjadi lebih terbuka dan lebih punya instrumen ketika berhadapan dengan teman-teman di legislatif daerah,” kata Tito.
