Menhub Belum Bahas Pembatalan Impor KRL Bekas dengan KAI
Menhub Dudy Purwagandhi belum membahas pembatalan impor KRL bekas dari Jepang dengan KAI.
KAI diberi ruang menentukan pengadaan berdasarkan kebutuhan bisnis, keselamatan, kualitas, dan perhatian terhadap industri dalam negeri.
Masih ada delapan rangkaian KRL yang perlu segera dipenuhi dari rencana pengadaan sebelumnya.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengaku belum membahas pembatalan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Dia belum bertemu dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin untuk membicarakan keputusan tersebut. Dudy menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
"Saya belum, belum apa, belum bicara sama KAI soal yang rencana mereka untuk mengimpor, kemudian apa, tidak jadi (impor)," katanya kepada jurnalis.
1. Menhub utamakan keselamatan dan kualitas KRL
Menhub Dudy Purwagandhi. (IDN Times/Muhammad Nasir) Dudy mengatakan belum bisa menilai lebih jauh keputusan KAI membatalkan impor KRL bekas dan memilih pengadaan kereta baru. Dia juga belum membahas pilihan tersebut secara langsung dengan manajemen KAI.
Namun, berdasarkan informasi yang dibacanya di media, pertimbangan untuk menggunakan produk PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA berkaitan dengan upaya mendorong industri perkeretaapian dalam negeri.
"Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan," ujar dia.
2. Kemenhub serahkan keputusan pengadaan ke KAI
ilustrasi KRL. Dok KAI Commuter Dudy menyerahkan keputusan pengadaan KRL kepada KAI dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perhitungan bisnis perusahaan. Namun, proses tersebut tetap perlu memperhatikan keberadaan industri dalam negeri.
Di sisi lain, dia juga menekankan pembahasan mengenai skema pengadaan tetap perlu melibatkan kementerian terkait, terutama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita," tuturnya.
3. Delapan rangkaian KRL perlu segera dipenuhi
Proses perbaikan KRL di pabrik PT INKA. (dok. PT INKA) Dudy menyebut masih ada delapan rangkaian KRL yang perlu segera dipenuhi dari rencana pengadaan sebelumnya. Dia menyebut itu mencakup 11 rangkaian dari China, rangkaian produksi INKA, serta delapan rangkaian yang belum diselesaikan.
"Ada juga yang produk INKA, dan masih ada 8 yang belum diselesaikan," kata dia.
Menurut Dudy, masyarakat sangat membutuhkan tambahan kereta. Karena itu, KAI perlu mempertimbangkan pilihan pengadaan yang paling cepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
"Ya KAI harus melihat eh mana yang lebih cepat dan mana yang yang terbaik buat KAI," ujarnya.
