Purbaya Beberkan Hasil Pertemuan dengan S&P, Peringkat RI Tetap BBB

Purbaya menjelaskan, S&P menggali lebih dalam terkait kondisi fiskal Indonesia, termasuk perkembangan defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir.

“Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Utamanya, mereka ingin memastikan konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Ia menegaskan kepada S&P, pemerintah RI tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita konsisten dengan kebijakan tersebut. Presiden telah mengarahkan agar defisit tetap dijaga di bawah 3 persen,” ujarnya.

Purbaya menyampaikan, S&P juga menyoroti rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara, khususnya dari pajak. Namun, pemerintah meyakini rasio tersebut masih dapat dikelola dengan baik.

Untuk memperkuat penerimaan negara, pemerintah telah melakukan restrukturisasi organisasi di sektor perpajakan dan kepabeanan, termasuk pembenahan di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Saat kami beritahu pada 2 bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak tumbuh sekitar 30 persen, sedangkan secara kumulatif hingga Maret meningkat sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mereka respons cukup positif," tuturnya.

Selain itu, S&P juga melihat adanya perbaikan kondisi ekonomi Indonesia, terutama dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 yang lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Purbaya menambahkan, defisit anggaran yang semula diperkirakan sekitar 2,9 persen dari PDB berpotensi turun menjadi sekitar 2,8 persen. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor positif dalam penilaian S&P.

"Mereka melihat semua aktivitas ekonomi Indonesia membaik, itu mungkin alasan mereka kemarin memberikan konfirmasi ke saya bahwa outlook peringkat kita tetap stabil," ucapnya

Meski demikian, S&P tetap mencermati rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan yang berada di atas 15 persen. Pemerintah, kata Purbaya, akan terus memantau indikator tersebut agar kondisi fiskal tetap terjaga.

“Kami akan terus memonitor dan memastikan kondisi ekonomi serta fiskal tetap stabil, khususnya dari sisi kemampuan pembayaran,” kata dia.

Terkait laporan terbaru, S&P Global Ratings menilai peringkat utang Indonesia merupakan yang paling rentan di Asia Tenggara jika konflik Timur Tengah berlangsung lebih lama. Lonjakan harga energi berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan melalui kenaikan impor minyak, sekaligus menekan ruang fiskal akibat membengkaknya subsidi.

Menurut Purbaya, hal tersebut merujuk pada laporan yang dirilis sebelum pertemuan terbaru, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan hasil diskusi terkini.

"Itu laporannya diberikan Senin, saya meeting Selasa, sepertinya mereka sudah melakukan assessment ulang dan mereka memberikan konfirmasi bahwa outlook RI tidak berubah masih BBB," tuturnya.