Menkeu Pastikan Pemerintah Bakal Hati-Hati Tarik Utang

09 Mei 2023, 11:03 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan, pengadaan utang oleh pemerintah akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian di tengah dinamika perekonomian global yang tidak stabil.

Diketahui, hingga 31 Maret 2023, realisasi utang pemerintah sebesar Rp7.879 triliun. Angka tersebut naik Rp17,39 triliun dari Februari 2023 yang hanya Rp7.816 triliun.

"Pengadaan utang tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (8/5/2023).

1. Pengadaan utang kuartal I masih terukur

Menurutnya, pengadaan utang hingga kuartal I 2023 masih sesuai dengan strategi pemerintah, khususnya untuk pembiayaan utang, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dan pinjaman.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi pembiayaan utang per akhir Maret mencapai Rp224,8 triliun. Angka tersebut sudah mencapai 32,3 persen dari target keseluruhan tahun ini, yakni Rp696,4 triliun.

Rinciannya, realisasi pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp217,6 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp7,2 triliun.

2. Tantangan perekonomian global

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Menurutnya, perekonomian global saat ini tengah menghadapi tekanan dari tingginya inflasi dan suku bunga yang terus melonjak di negara maju. Kondisi ini pun dinilainya dapat mempengaruhi ekonomi negara berkembang.

"Tapi, sisi kebutuhan pembiayaan hingga April dan Mei masih ample (cukup) di tengah dinamika perekonomian global yang tidak pasti," jelasnya.

3. Kinerja APBN kuartal I tumbuh positif

IDN Times/Arief Rahmat

Bendahara negara tersebut menjelaskan, kinerja APBN pada kuartal I 2023 berjalan dengan baik dan tumbuh positif.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Maret 2023 mengalami surplus Rp128,5 triliun atau 0,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Surplus APBN ini disebabkan pendapatan negara yang lebih besar dari pada realisasi belanja negara.

Rinciannya, pendapatan negara mencapai Rp647,2 triliun atau tumbuh 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Kemudian, belanja negara mencapai Rp518,7 triliun sampai Maret 2023.

"Posisi fiskal pemerintah relatif kuat, terlihat dari surplus APBN sebesar 0,61 persen," ucapnya.

Dia menegaskan, APBN akan terus bekerja secara optimal sebagai peredam gejolak global dan momentum nasional.

"APBN tetap dikelola dengan hati-hati dan konservatif, dengan memberikan ruang bagi shock absorber kinerja APBN sesuai target. Meski komoditas dalam tren moderasi. Kita tetap antisipasi lewat APBN," ucapapbnnya.