Sri Mulyani: APBN Maret 2023 Catatkan Surplus Rp128,5 Triliun
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani semringah melihat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang moncer hingga Maret 2023 tercatat surplus Rp128,5 triliun.
Ia menjelaskan surplus ini setara dengan 0,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto(PDB). Secara rinci, pendapatan negara senilai Rp647,2 triliun atau setara dengan 26,3 persen terhadap target APBN dan mengalami pertumbuhan hingga 29 persen (yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Belanja negara realisasi hingga Maret Rp518,7 triliun atau setara 16,9 persen terhadap APBB dan tumbuh 5,7 persen (yoy). Dengan demikian, keseimbangan primer juga surplus Rp 228,8 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa, edisi Maret, Senin (17/4/2023).
1. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp347,7 triliun
Ia menjelaskan, belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp347,3 triliun, ini merupakan 15,5 persen dari alokasi. Rinciannya belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) Rp166,9 triliun atau 16,7 persen dari alokasi total anggaran K/L.
"Anggaran K/L dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, penyaluran PKH dan Kartu sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI, JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pengadaam peralatan atau mesin, pemeliharaan jalan dan operasional K/L," papar Sri Mulyani.
Sementara itu belanja non K/L mencapai Rp180,3 triliun atau 14,3 persen dari APBN, belanja ini disalurkan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.
2. Distribusi belanja pemerintah pusat
.jpg)
Menkeu menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat yang telah terealisasi Rp347,3 triliun, distribusinya terbesar Rp144,3 triliun untuk menjalankan program teknis lainnya diantaranya untuk pembayaran pensiun dan jaminan sosial pegawai.
Kemudian porsi kedua sebesar 39,2 persen untuk program teknis dengan manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Rinciannya untuk sektor pendidikan diantarnaya program Indonesia Pintar, Program KIP Kuliah, bantuan operasional untuk sekolah dan madrasah.
Kemudian sektor kesehatan antara lain bantuan iuran PBI JKN, sektor perlindungan sosial antara lain program PKH dan program sembako. Selanjutnya program ketahanan bencana hingga sketor pelayanan publik.
Terakhir program dukungan manajamen operasional pemerintah senilai Rp66,7 triliun diantarnaya untuk keperluan gaji dan tunjangan PNS, TNI, Polri, tunjangan kinerja, operasional kantor, pemeliharaan BMN, jasa perjalanan dinas.
3. Mayoritas belanja non K/L untuk subsidi LPG 3 kg
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa masyarakat langsung menerima APBN dalam bentuk subsidi listrik dari Januari hingga Maret, pemerintah sudah merealisasikan Rp10 Triliun untuk subsidi listrik yang diberikan kepada 39,1 juta pelanggan. Kemudian subsidi BBM yang dinikmati oleh 80,3 ribu kilo liter realisasinya Rp780,9 miliar.
"Subsidi bunga KUR dinikmati 7,6 juta debitur mencapai Rp12,5 triliun. Kartu Prakerja sebanyak 60 ribu peserta telah memanfaatkan langsung dengan realisasi anggaran Rp249,34 miliar," ucap Menkeu.
Sementara untuk kelompok masyarakat tidak mampu untuk membeli rumah realisasinya Rp151,2 miliar yang diberikan untuk 37,1 ribu unit rumah.
"Masyarakat memasak gunakan LPG 3 kg mereka menikmati subsidi sebesar Rp13,7 triliun dalam 3 bulan ini yang diberikan kepada 1,3 juta metrik ton. Sehingga menggambarkan operasi APBN langsung dirasakan dan diterima manfaat oleh masyarakat, individu dan kelompok serta sisi yang miliki kegiatan produktif seperti petani," imbuh dia.
