Jakarta, IDN Times - Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden dan pedoman terkait vaksinasi COVID-19. Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas hari ini, Senin (28/9/2020).
"Road maps terkait vaksinasi, kemudian juga dashboard tracing program di mana nanti dalam vaksin itu perlu dilakukan tracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya," ujar Airlangga dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.
Airlangga mengatakan kebutuhan dana vaksin yang sudah disiapkan untuk tahun ini sebesar Rp3,8 triliun. Sementara, pada APBN 2021 disiapkan Rp18 triliun.
"Beberapa kerja sama nanti dijelaskan Menlu (Retno Marsudi). Namun, beberapa sudah melakukan MoU," jelasnya.
Selain itu, Airlangga juga melaporkan angka kematian dan kesembuhan COVID-19 di Indonesia yang menurutnya, relatif membaik. Angka kesembuhan 73,77 persen dan setara dengan global.
"Kemudian, angka fatality rate (kematian) 3,77 persen atau ini juga angka global lebih bagus sedikit yaitu 3,02 persen. Namun ini sudah jauh membaik. Kemudian juga active rate Indonesia sudah mencapai 22,46 persen," ungkapnya.
Secara nasional, imbuh Airlangga, keterisian tempat tidur ICU dan tempat tidur isolasi (bed occupancy ratio) mencapai 46,29 persen. Dari kapasitas tempat tidur sejumlah 46.705 ribu, 21.619 ribu di antaranya terpakai.
"Kalau dilihat per provinsi prioritas Jawa Timur 41,8 persen, DKI Jakarta 60,6 persen, Jawa Barat 55,1 persen, Jawa Tengah 40,3 persen, Sumatera Selatan 45 persen, Sulawesi Selatan 29,4 persen, Bali 61,6 persen, Kalsel 33,4 persen dan Papua 37,6 persen. Ini tentunya memberikan secara nasional ini di bawah standar WHO yang 60 persen," ujarnya.
Airlangga mengatakan pemerintah juga mendorong agar ada strategi terkait pengurangan angka kematian. Di antaranya peningkatan kapasitas rumah sakit, penyiapan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet dan hotel untuk orang tanpa gejala (OTG), pemisahan kelompok komorbid, perlindungan kelompok rentan, menolong pasien tanpa menunggu kondisi gejala berat dan kritis, serta standardisasi perawatan dan rujukan COVID-19.
"Dari pertemuan dengan para Ikatan Dokter Indonesia dan kelompok profesi, perlindungan terhadap tenaga kesehatan dikerahkan. Bapak presiden mengarahkan baik di rumah sakit dilakukan audit dari Kemenkes agar menjaga keselamatan tenaga kesehatan, dan juga PCR yang disiapkan untuk tenaga kesehatan," kata Airlangga.