Menteri PU Ungkap Peran Whistleblowing Usut Masalah di Internal

Dody mengatakan, laporan yang masuk tidak otomatis diproses. Inspektorat Jenderal terlebih dahulu memverifikasi laporan untuk memastikan ada bukti awal yang cukup. Jika bukti awal ditemukan, kasus akan dilanjutkan.

“Kalau memang sudah ada bukti awalnya kita teruskan. Kalau enggak ada bukti awalnya ya enggak kita teruskan, buat apa buang-buang waktu,” ujarnya.

Menurut Dody, laporan yang diterima lewat whistleblowing tidak melulu berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran. Ada pula laporan mengenai pelanggaran disiplin dan etik pegawai. Dia menyebut beberapa di antaranya berkaitan dengan absensi dan judi online.

Bahkan, salah satu laporan yang telah diverifikasi Inspektorat Jenderal berkembang menjadi dugaan tindak pidana dan kini ditangani Kejaksaan Tinggi. Dia juga mengakui persoalan di internal Kementerian PU masih cukup berat.

“Sangat serius, sangat-sangat serius. Makanya kemudian saya harus sering gonta-ganti orang,” kata Dody.

Dody menegaskan perhatian utamanya bukan kepada individu, melainkan kondisi Kementerian PU secara keseluruhan. Pernyataan itu muncul di tengah penanganan sejumlah perkara korupsi yang menyeret pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian PU.

Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sedikitnya enam pejabat dan pegawai Kementerian PU ditetapkan sebagai tersangka sepanjang 2024 hingga Juli 2026.

Dua di antaranya berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), yakni DP yang saat perkara menjabat Direktur Jenderal SDA dan YRW selaku mantan Pelaksana Tugas Direktur Irigasi dan Rawa. Keduanya diduga terlibat dalam perkara pemerasan, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam sejumlah proyek SDA.

Empat tersangka lainnya berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu RS yang menjabat Sekretaris Ditjen Cipta Karya, AS selaku PPK Sekretariat Ditjen Cipta Karya, serta SKN dan MT yang merupakan pegawai Sekretariat Ditjen Cipta Karya.

Mereka diduga terlibat dalam korupsi anggaran belanja rutin dan rekayasa proyek fiktif dengan nilai kerugian negara lebih dari Rp16 miliar. Seluruhnya telah ditahan Kejati DKI Jakarta untuk kepentingan penyidikan.

“Saya enggak terlalu peduli orang per orang di PU. Saya pedulinya kementerian PU-nya. Saya maunya kementerian PU ini lebih kokoh lagi, lebih bersinar lagi dari tahun ke tahun,” ujar Dody.